ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Kehadiran Bahlil untuk memaparkan perkembangan investasi dan penanaman modal nasional hingga daerah.
Bahlil menuturkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BKPM ke depan dalam rangka meningkatkan realisasi investasi, meningkatkan kemudahan, serta mengawal investasi.
Baca Juga : Amirul Tamim Sebut SDA Sultra Tak Hanya Tambang, Ada Pertanian Butuh Perhatian
“Diskusi teknis tentang bagaimana mengawinkan investor asing dalam negeri dengan pengusaha-pengusaha nasional yang ada di daerah,” kata Bahlil saat ditemui usai rapat di DPD RI, Senayan Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2020).
Sementara itu, anggota DPD Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim menyebutkan bahwa bumi anoa masih membutuhkan investasi di luar sektor pertambangan. Menurutnya, sektor perikanan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata sangat potensial untuk dilakukan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Potensi Sultra saya kira bukan hanya sektor tambang. Sultra mempunyai potensi yang bervariasi. Di sektor perikanan, kehutanan, perkebunan kita tahu beberapa jenis penghasil kakao, kemudian potensi kembangkan lada dan sebagainya,” kata Amirul kepada Zonasultra.com.
Tak kalah menjanjikan, sektor pariwisata Sultra juga sangat potensial mendatangkan investor. Amirul mengatakan bahwa Sultra berada pada posisi strategis yang mempunyai banyak destinasi wisata mulai dari kekayaan alam laut, gua, maupun sejarah.
“Tinggal bagaimana kita memetakan potensi-potensi itu, mungkin posisi tawar yang memberikan kemudahan investasi itu yang perlu dirumuskan baik-baik,” imbuh mantan Wali Kota Baubau dua periode ini.
Baca Juga : Amirul Tamim: DPD Akan Kawal Pengelolaan Dana Desa
Dalam rapat bersama BKPM, ada tiga langkah strategis terkait investasi di antaranya investasi memberikan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Yang kedua perlu ada penyebaran, artinya investasi tidak berfokus pada Pulau Jawa. Yang ketiga adalah diskresi bagi persoalan perizinan yang menemui kebuntuan di daerah.
Amirul menuturkan bahwa Indonesia juga bersaing dengan negara-negara dalam mendapatkan investasi asing. Oleh sebab itu pemerintah harus menjaga situasi investasi sebaik mungkin agar dilirik oleh para investor.
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Muhamad Taslim Dalma
