ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Sedikitnya 30 orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Pemerhati Wakatobi (AMPW) berunjuk rasa di sejumlah lokasi di pulau Wangiwangi, Kamis (28/6/2018).
Aksi ini dilakukan sebagai protes atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Wakatobi saat ini karena telah gagal menciptakan Wakatobi lebih bersinar.
Hal itu diungkapkan koordinator aksi, Emen Lahuda saat menggelar aksi refleksi dua Tahun kepemimpinan Arhawi dan Ilmiati Daud.
“Yang ada hanyalah penderitaan rakyat, dimana visi dan misinya tidak dapat berimbas secara menyeluruh untuk masyarakat, belum lagi misi dan visinya terealisasi. Fungsi kontrol juga terhadap masyarakat tidak ada, lesunya perekonomian yang ada di Wakatobi itu mesti diperhatikan,”ungkapnya.
(Baca Juga : Di Masa Hugua Ekonomi Wakatobi Tumbuh 11 Persen, Kini Pedagang dan Petani Mengeluh)
Dalam aksi tersebut beberapa di antara mereka mengenakan kaos putih dengan hastag 2020 ganti Bupati dan Wabup Wakatobi. Massa menilai, Bupati dan wakil bupati Wakatobi hanya sibuk mengurus partainya masing-masing. Seharusnya kepala daerah dapat memperhatikan rakyatnya.
“Ini bukan aksi pertama namun ini adalah aksi kedua yang di mana tahun sebelumnya, kami sudah ingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi,”ucapnya.
Olehnya itu, mereka mendesak Bupati dan Wakil Bupati mundur dari jabatannya.
“Sudah terbukti telah gagal memimpin Wakatobi, Nawacita yang dijanjikan pada masa kampanye tidak terbukti hingga kini dampak positifnya untuk masarakat Wakatobi. Maka dari itu kami AMPW menganggap Bupati dan Wabup Wakatobi telah gagal di berbagai sektor, di antaranya dalam mewujudkan Wakatobi bersinar maupun di bidang ekonomi,”jelas pria yang akrab disapa Emen itu.
Tuntutan AMPW ditanggapi langsung Bupati Wakatobi, Arhawi di Kantor sekretariat daerah setempat, Kecamatan Wangiwangi.
Arhawi membantah pernyataan massa AMPW mengenai kondisi ekonomi Wakatobi selama kepemimpinannya.
(Baca Juga : Tepis Ekonomi Lesu di Wakatobi, Berikut Penjelasan Arhawi)
“Dengan adanya ke kenaikan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) daerah dari Rp 600 milyar menjadi Rp 800 miliar. Namun Pemerintah Daerah (Pemda) terus berusaha sehingga dari APBD 600 Milyar lebih itu dongkrak menjadi 800 miliar lebih dan ini tersebar di seluruh kawasan wilayah Kabupaten Wakatobi,”terangnya.
Menurut Arhawi, tidak bisa dipungkiri jika ada perbedaan ekonomi Wakatobi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu dipicu oleh beberapa kegiatan seperti penjualan pakaian bekas (RB) yang telah berhenti, sehingga banyak para pedagang juga menganggur.
“Kegiatan yang dilaksanakan kemarin-kemarin yang akan mendorong dan mendongkrak ekonomi masyarakat di daerah, berhenti karena ada regulasi dari Kementerian perdangan melakukan pelarangan penjulan barang bekas akhirnya beberapa pedagang mengharapkan dari situ akhirnya menjadi berhenti,”tukasnya. (B)
