ZONASULTRA.COM,KENDARI– Prioritas plot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 tetap merujuk pada program pemerintahan Nur Alam- Saleh Lasata (NUSA) hingga 2018 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas saat ditemui usai pelaksanaan upacara Hari Pahlawan, Jumat (10/11/2017) di Lapangan Kantor Gubernur Sultra. Lukman mengatakan, APBD-P tetap merujuk pada program yang sudah ada pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tidak ada isitilah jika anggaran tidak merujuk ke situ, biar bagaimana pun itu merupakan pedoman kita dalam melakukan pembangunan, misalnya ya pembangunan yang tetap harus dilanjutkan,” ungkap Lukman.
Sekda Provinsi Sultra ini menambahkan, jika APBD-P Sultra tahun 2017 berada dikisaran angka Rp 3,1 triliun . Dinilainya, jumlah tersebut meningkat sebab ada peningkatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) naik sekitar Rp. 10 miliar. Kendati demikian ada penurunan pula pada Dana Bagi Hasil (DBH) seperti energi pertambangan, bea cukai tembakau yang biasanya berjumlah Rp. 100 miliar itu sudah dihapuskan.
Angka Rp. 3 triliun tersebut lebih besar akan dipusatkan pada pembangunan bidang Pekerjaan Umum (PU), perhubungan, kesehatan serta pendidikan dan kebudayaan. “DAK naik sedikit juga, tapi saya kurang ingat persis angkanya,” imbuhnya.
Ditemui di tempat yang sama Ketua DPRD Sultra Abdulrahman Saleh mengatakan bahwa plot anggaran APBD-P tahun 2017 dan setiap tahunnya tetap merujuk pada program prioritas pemerintah daerah. Sebab, program APBD berkesinambungan tetap berkelanjutann daerah ini terdiri dari 17 kabupaten/kota yang harus dipenuhi kebutuhan pembangunan masing-masing agar terjadi pemertaan pembangunan.
“Setiap kabupaten ada primadona program pembangunan, jadi kalau ditotalkan ada 17 program primadona berarti itu yang akan menjadi prioritas dan tanggungjawab kita,” ungkapnya.
Dijelaskannya sebagai contoh berbicara persoalan sapi kita akan merujuk ke Kabupaten Bombana dan Muna, pertanian kita akan merujuk ke Konawe dan Konawe Selatan (Konsel), perikanan kita akan merujuk ke Konawe Kepualuan (Konkep), Kepulauan Buton dan Wakatobi, perkebunan Kolaka Utara (Kolut).
“Tentunya plot anggaran juga ini disesuaikan dengan fakta dilapangan apa yang terjadi dan seperti apa kebutuhan mereka, kita masih banyak orang miskin sekitar 20.000 ribu orang, kepada mereka jangan kita kasih uang tapi kasih kayu, bagaimana kayu itu dia gunakan untuk kebutuhannya survive dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Mengenai kenaikan APBD-P, Ketua DPW PAN Sultra itu menegaskan jika kenaikan itu pasti dan angka Rp. 3 triliun itu benar. Bahkan ia optimis berada di Rp. 3,5 triliun. (B)
Reporter Ilham Surahmin
Editor Tahir Ose
