ZONASULTRA.COM, RUMBIA– Anggota DPRD Kabupaten Bombana kembali mempertontonkan tindakan kurang terpuji untuk menunda Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016, dengan cara “berkomplotan” untuk tidak berkantor.
Akibatnya, sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Bombana Hj. Sitti Saleha tentang Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2016, batal dilanjutkan karena tidak kuorum pada Senin (10/10/2016).
Dari 25 jumlah anggota DPRD Bombana, hanya 10 anggota yang hadir. 15 diantaranya alpa. “Penyanderaan” APBDP ini, merupakan kali kedua setelah pada Jum’at(30/9/2016) juga tidak quorum.
Belum diketahui pasti apa dibalik “ngambeknya” anggota DPRD Bombana ini. Namun berhembus wacana upaya menghambat APBDP ini sengaja digulirkan oleh elit politik dan erat hubungannya dengan manufer politik jelang pilkada Bombana 2017.
Sangat miris, karena tidak quorumnya anggota DPRD seolah diskenario, sebab pada pagi harinya saat pelaksanaan paripurna penutupan masa sidang ketiga dan pembukaan masa sidang keempat 2016-2017, ada sebanyak 23 anggota DPRD sempat nongol di kantor.
Pantauan zonasultra.id, paripurna yang sedianya berlangsung pukul 14.00 Wita itu dihadiri Bupati Bombana Hj Sitti Saleha, Sekda Burhanuddin HS Noy, serta seluruh pejabat eselon II dan III. Awalnya pelaksanaan sidang ditunda hingga pukul 15.30 Wita.
Akan tetapi, jumlah anggota dewan yang hadir tidak bertambah hingga pukul 16.15 Wita dan diputuskan paripurna kembali diskorsing untuk kedua kalinya. Selanjutnya pada pukul 17.00 wita, paripurna ditunda hingga batas yang tidak ditentukan.
“Harusnya APBD-P ini sudah dibahas hari ini. Saya juga tidak mengerti kenapa banyak teman yang tidak hadir. Ini sudah yang kedua kalinya,” ujar Ahmad Mudjahid Wakil Ketua DPRD Bombana.
(Artikel Terkait : Anggota DPRD Tidak Kuorum, Pembahasan APBD-P Bombana Tertunda lagi)
Menurut Mujahid, keliru bila ada upaya untuk tidak datang berparipurna, sebab agenda pembahasan APBDP bersentuhan langsung dengan pembangunan hingga hajat hidup orang banyak.
“Saya juga heran dengan pemikiran teman-teman anggota dewan yang tidak datang ini. Harusnya pembahasan seperti ini wajib dihadiri,” terangnya dengan nada kecewa.
Badan Kehormatan
Terkait sikap sejumlah oknum anggota dewan ini, salah seorang anggota DPRD Heryanto meminta peran Badan kehormatan untuk bersikap tegas atas persoalan ini.
“Badan kehormatan harus bersikap. Kalau begini terus kapan dilakukan paripurna. Kasian APBDP tersandera begini. Para anggota yang tidak hadir ini harus diketahui oleh partai politiknya dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu ketua DPRD Bombana Andi Firman mengatakan, pihaknya akan kembali menjadwal pelaksanaan paripurna ulang. Kata dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan 15 anggota yang tidak hadir. Namun itu tidak berhasil.
“Setelah mengalami skorsing selama satu jam, kita telah melakukan upaya untuk menghadirkan teman yang lain, namun tidak berhasil. Karena sidang ini tidak quorum, maka kita akan melakukan skorsing selama dua hari kedepan,” ungkap Andi Firman. (A)
Berikut Daftar anggota DPRD yang tidak datang berdasarkan absensi DPRD Bombana:
Sukmawati Darwis, PAN
Juntas, PAN
H Rusdi, PAN
Abdul Rauf, PAN
Hj Andi Nirwana Tafdil PAN
H Ambo Rappe, PAN
Musrif PAN
Sudirman, PAN
Arsyad, Nasdem
Hasrat, PDIP
Suritman. Hanura
Anwar, Nasdem
Jalil, PPP
Andi Wawan Idris, Gerindra
Rumianto, Demokrat
Sementara yang datang,
Andi Firman, PAN
Johan Salim, PAN
Heryanto, Golkar
Syukur, Gerindra
Ahmad Mudjahid, Golkar
Ahmad Yani, PBB
Aflan Zulfadli, PKS
H Rasyid, Golkar
Amiadin, PPP
Hanani. PPP
Reporter : Jumrad Raunde
Editor : Rustam
