ZONASULTRA.COM, WANGIWANGI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Hamiruddin mendukung penuh rencana Pemerintah daerah (Pemda) untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar lampu bisa menyala 24 jam di Pulau Kaledupa dan Binongko.
“Sepanjang untuk kebaikan, bermanfaat dan untuk kesejahteraan masyarakat kita, serta tidak menyalahi aturan, DPRD itu sangat mendukung dan sangat mensupport untuk itu. Tapi lagi-lagi DPRD itu bukan berbicara masalah saya sebagai ketua, tapi secara kelembagaan, dan pengambilan keputusannya itu secara kolektif kolegial,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Senin, (1/11/2021).
Kata dia, kebijakan ini tetap akan dikonsultasikan karena terkait soal anggaran ke Pemerintah Provinsi Sultra. Untuk selanjutnya pihaknya akan merancang Peraturan daerah (Perda).
Kurang lebih sekitar Rp3 miliar anggaran yang dibutuhkan untuk rencana subsidi BBM itu. Namun menurutnya rencana subsidi itu belum masuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA).Menurutnya hal itu juga tergantung bagaimana sasarannya nanti.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Fraksi Golkar daerah pemilihan (Dapil) Kaledupa Badalan mengungkapkan, dukungannya terhadap upaya pemda agar layanan listrik bisa 24 jam di kampung halamannya.
“Pada prinsipnya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan listrik 24 jam, sebagai putra Kaledupa dan anggota DPRD Wakatobi kita memberikan dukungan apresiasi dan perhatian yang penuh, atas kebijakan Pemda yang ingin menyalakan 1×24 jam untuk pulau Kaledupa dan Binongko,” ungkapnya saat di temui di Museum Taman Budaya Wangsel, Selasa, (2/11/2021).
Soal subsidi, kata dia harus dibahas lebih teknis pada sistem penganggaran. Karena menurutnya PLN adalah perusahaan listrik negara yang juga mendapatkan perhatian dari keuangan negara.
“Tinggal sinkronisasinya, apakah akan sinkron Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membiayai perusahaan negara atau seperti apa. Tentu itu akan kita bahas secara teknis, lebih detail. Karena kita khwatir sekali jangan sampai tumpang tindih penganggaran. Bahwa APBD menganggarkan untuk subsidi tetapi disisi lain juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) juga memberikan kepada PLN, maka tentu harus ada kajian lebih teknis, tapi pada prinsipnya kita memberikan dukungan,” tegasnya.
Sehingga menjadi penting untuk di konsultasikan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pihak PLN.
Ia juga berharap kepada Pemda, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kali ini ada perhatian pemerintah lebih khusus. Untuk pengembangan infrastruktur di Kaledupa dan Binongko.
“Di tambah lagi dalam kurun waktu 17-18 tahun terakhir ini kita agak sedikit kurang memberikan perhatian kepada lima pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu kita berharap, di RPJMD kali ini dapat merangkum juga lima pulau kecil yang ada di Kabupaten Wakatobi yaitu Kapota, Lentea, Darawa, Runduma dan pulau Hoga,” harapnya. (b)
Kontributor : Nova Ely Surya
Editor: Ilham Surahmin
