ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) S. Djoko Susilo meminta agar Pemerintah Kabupaten Buton memanfaatkan keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejari Buton untuk menghindari terjadinya korupsi penggunaan anggaran, baik di lingkup SKPD maupun dana desa.
“Tim ini lahir atas kegalauan Presiden karena serapan anggaran sangat rendah sekali disebabkan keraguan kepala daerah untuk melaksanakan tender yang dibiayai negara, takut dipanggil jaksa,” kata Susilo saat ditemui di Rujab Bupati Buton, Rabu (18/1/2017) malam.
Saat itu jaksa agung cepat merespon dengan membuat tim dan mengintruksikan pemerintah untuk membentuk TP4D di daerah-daerah.
Susilo juga mengingatkan agar SKPD memanfaatkan TP4D untuk bermitra dalam endampingan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan daerah. “Dalam memberikan pendampingan ini gratis,” ujarnya lagi.
Untuk itu, agar pembangunan berjalan baik tanpa timbul masalah, diminta agar Plt Bupati mengarahkan pemerintah desa untuk memberikan pendampingan kepada para kades agar semua kades mampu membuat laporan dengan baik. (C)
Reporter : Nanang
Editor : Jumriati
