ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud mengaku telah mendiskusikan pengelolaan sampah plastik di Wakatobi bersama dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi. Salah satunya adalah mengolah sampah plastik menjadi paving block.
Hal itu diungkapkan Ilmiati Daud saat ditemui usai puncak Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 di area Pelabuhan Marina, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (10/3/2019).
“Tadi di sela-sela perhelatan acara saya bisik pak gubernur untuk ke depan ada pengolahan limbah atau sampah plastik di Kabupaten Wakatobi. Dan saya usul pencetakan paving block dari limbah atau sampah plastik, dan beliau tadi atensi sekali,” tutur Ilmiati.
Soal strategi untuk melakukan pengurangan sampah plastik, menurut Ilmiati memang harus setengah nekat.
“Artinya kita harus punya keberanian untuk mengelola sampah atau limbah plastik kita. Misalnya menukar sampah plastik dengan bumbu dapur dan sebagainya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dengan mengajak masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan mencetak paving block dari limbah plastik,” terangnya.
Ilmiati berharap HPSN 2019 bakal menjadi edukasi berbagai pihak secara menyeluruh baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga kebersihan. Terutama laut dari sampah plastik.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, pelaksanaan puncak HPSN 2019 merupakan tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MENLHK) Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2019 tentang HPSN 2019.
Kata dia, pemerintah pusat telah menetapkan tema HPSN 2019 yaitu kelola sampah untuk hidup bersih sehat dan bernilai. Tema ini, kata Ali Mazi, menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sultra.
“Mudah-mudahan kita dan seluruh masyarakat Sultra memiliki kesadaran sehingga bisa menjadi contoh nasional,” ujarnya.
Puncak HPSN 2019 ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah di Sultra, masyarakat, SKPD, Forkopimda dan instansi terkait lainnya lingkup pemerintah setempat. (b)
