ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan pada 2021 mendatang, tema pembangunan yang akan diusung ialah “Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan Serta Sumber Daya Manusia Guna Mendukung Industri, Pertanian, Pariwisata dan Investasi untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Hal itu dikemukakan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang mengagendakan Penjelasan Gubernur Sultra atas Kebijakan Umum Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 di gedung dewan, Senin (15 Desember 2020) malam.
Tema tersebut diangkatnya mengacu pada permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2021. Tema tersebut menjadi arah pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021.
Sejalan dengan tema tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2020 terbagi menjadi empat. Pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Kedua, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.
Ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.
Guna mewujudkan serta merealisasikan empat prioritas pembangunan tersebut, maka ada tiga kebijakan umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang akan ditempuh yakni kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, serta kebijakan pembiayaan daerah.
Dipaparkan, dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 4,1 triliun, yang diharapkan bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,1 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 2,9 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 41,2 miliar.
.
Sedang berdasarkan target penerimaan daerah, maka anggaran belanja pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 4,8 triliun yang akan digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp 2,8 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,4 triliun, dan belanja transfer sebesar Rp 567,3 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp 30 miliar.
Terakhir, untuk kebijakan pembiayaan daerah sendiri meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 801,8 miliar, yang diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp 57,2 miliar dan penerimaan dari pinjaman daerah sebesar Rp 744,7 miliar. (b)
Kontributor: Sri Rahayu
Editor : Kiki
