OPINI : Tahun 2016 telah berlalu dan kini kita melangkah di tahun di tahun 2017. Pertama, ucapan terima kasih kami kepada Allah SWT karena telah memberikan kami kesempatan dan kekuatan untuk tetap merasakan kehidupan dunia di tahun 2017 ini. Kedua, ucapan terimakasih pula kepada Pemerintah Jokowi dan Jk atas kado awal tahun yang di berikan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Telah kita ketahui bersama pada saat pergantian tahun kemarin di media-media sosial seperti twitter, facebook, instagram bahwa banyak masyarakat yang menyambut pergantian tahun dengan harapan dan doa yang maknanya menginginkan banyak perubahan di tahun 2017 . Meskipun doa dan harapannya hanya dituliskan melalui media sosial mereka, namun kita harus menyikapi positif terkait hal itu. Setidaknya mereka menginginkan hal yang lebih baik lagi di tahun ini.
Terlepas dari itu mari kita mulai menyinggung terkait judul tulisan di atas ”KADO AWAL PEMERINTAH”.Dalam Sepekan ini, kita mulai dipusingkan dan disibukkan dengan berbagai macam pemberitaan dan kebijakan yang sangat membuat kita terpukul.Mulai dari masuknya TKA, kenaikan Tarif Dasar litrik,Kenaikan BBM Non Subsidi,kenaikan biaya pembuatan STNK dan BPKB kendaraan sampai kemudian dengan pernyataan preiden yang mengatakan dia menginginkan untuk beberapa perusahaan BUMN dipimpin oleh Bule.
Inilah yang saya katakan sebagai kado awal tahun untuk masyarakat Indonesia.Dari berbagai kebijakan yang tertera di atas kita patutnya bersedih menerima kado awal tahun kita yang membuat rakyat rugi dan makin terpinggirkan. Dilihat dari sudut pandang sosial, masuknya TKA maka ruang bekerja tenaga kerja pribumi mulai sedikit. Ditambah lagi TKA yang masuk bukan saja tenaga kerja yang bekerja di jabatan tertentu saja. Bahkan pekerja yang menjadi pekerja kasar pun mulai dari kuli bangunan sampai supir mobil perusahaan pun orang di luar pribumi.
Lantas pertanyaannya, orang-orang pribumi di tempatkan dimana? kemudian, dari sudut pandang moral dengan masuknya TKA sudah banyak warga asing yang menjadi PSK(Pekerja Seks Komersial). Ini hal yang sangat disayangkan, karena PSK dari dalam negeripun sudah cukup banyak dan belum mampu pemerintah menanganinnya. Lantas bagaimana jika dengan adanya PSK dari luar negeri ? bukankah itu menambah beban pemerintah dan meresahkan buat masyarakat Indonesia? Lalu dengan keinginan presiden yang mau menjadikan Bule sebagai pimpinan BUMN bisa jadi membuat pribumi kehilangan harapan dan cita-cita untuk memimpin perusahaan BUMN di negaranya sendiri.
Tidak selayaknya seorang pemimpin Negara melayangkan pernyataan seperti itu ! Seharusnya pemerintah dalam hal ini kementrian yang bersangkutan, terkait pembangunan sumber daya manusia fokus bagaimana mempersiapkan anak-anak bangsa yang kemudian bisa memimpin perusahaan-perusahaan yang ada dalam negeri. Lanjut pada kebijakan kenaikan tarif dasar listrik bagi rumah tangga. Golongan yang menggunakan listrik dengan daya 9000 VA dengan tarif Rp. 650/kwh naik menjadi Rp. 791/kwh yang kemudian kenaikan berikutnya adalah RP.1.034/kwh per 1 Mei 2017. Hemat saya, itu adalah kebijakan yang tidak tepat, karena kenaikan tarif listrik seharusnya menjadi cambuk bagi PLN untuk terus memperbaiki pelayanannya. Sudah terlalu banyak keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang masih sering terjadi.
Hal ini berbanding terbalik dengan ucapan pada saat pencalonan presiden 3 tahun lalu. Banyak suara yang mengatakan presiden RI saat ini adalah pro Rakyat. Banyak suara yang dikumandangkan oleh simpatisan- simpatisan dan tim pemenangannya. Lantas apakah kebijakan awal tahun ini merupakan kebijakan yang pro terhadap Rakyat? Terkait PP No.6 tahun 2016 yang berlaku mulai tanggal 6 januari 2017 Tentang kenaikkan biaya pembuatan STNK DAN BPKB kendaraan. Kebijakan ini semakin merugikan masyarakat Indonesia baik secara pengurusan dan pembayaran. Hal ini juga, bisa menjadi peluang besar untuk para koruptor dan mafia dengan untuk bermain dengan kebijakan tersebut. Secara psikologispun, masyarakat menjadi terganggu dan terbebani dengan kenaikannya hampir 100% misalnya penerbitan STNK untuk roda 2 dari tarif 50.000.00 menjadi 100.000.Oleh karena itu lagi-lagi terimakasih untuk kado awal tahunnya,kado yang tak layak kami dapatkan karena kami butuh kesejahteraan, bukan kesengsaraan.
Kiranya, hal ini menjadi tamparan yang kuat bagi pemerintah pusat untuk kembali mempertimbangkan segala sesuatu secara keseluruhan sebelum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Karena, ini negeri Indonesia bukan Cina, Amerika, Rusia apalagi Korea. Kita sangat menginginkan kedamaian, kebebasan serta kemakmuran dinegeri kita sendiri, bukan sebaliknya. Semoga seluruh pemimpin negeri yang berkaitan dengan berbagai macam kebijakan ditahun 2017 diberikan hidayah sebagai acuan pertimbangan sebelum memutuskan segala kebijakan untuk masyarakat Indonesia.
Oleh : Asy’Ary Suyanto
Penulis Merupakan Mantan Ketua HMI Komisariat Teknik
