ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Spirit “Indonesia Incorporation” yang digeber Menpar Arief Yahya terus menggelinding bak bola salju. Semangat kerja bareng untuk tujuan yang sama itu kini direspons positif oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri.
Dia mengatakan telah menyiapkan balai latihan kerja (BLK) di bawah kementeriannya maupun pemerintah daerah. Golnya, untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil di sektor pariwisata. Sektor yang ke depan semakin menjadi primadona, setelah Presiden Joko Widodo memastikan core economy bangsa ini ada pariwisata!
“Sejumlah BLK baik di bawah Kemenaker maupun pemerintah daerah, ini kami dorong masuk ke sektor hospitality, terutama daerah perbatasan atau cross border area. Di luar itu kami juga bantu penyiapan instruktur,” ujar Hanif saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Selasa (18/4/2017).
Sebagai contoh di Raja Ampat, Papua Barat, katanya, Kemenaker telah mengirim instruktur bahasa Inggris untuk melatih masyarakat pemandu wisata di sana karena sudah banyak wisatawan mancanegara (wisman) yang datang.
(Baca Juga : Bertamu di Kemenpar, Dubes Bulgaria Bantu Cari Formula Promosikan Pariwisata)
Di sisi lain, Menaker Hanif juga memuji pengembangan fasilitas pariwisata di pedesaan dengan membangun homestay. Hal tu, kata dia, akan membantu penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Dari segi tenaga kerja, saya bisa katakan sektor pariwisata cukup kompetitif, karena kita di sektor hospitality itu persiapannya sudah baik dan siap bersaing,” tutur Hanif, yang juga meyakini sektor ini bisa mendrive ekonomi bangsa, menaikkan devisa, mendongkrak PDB, dan yang sesuai dengan tupoksinya: meng-create tenaga kerja.
Namun demikian, pihaknya memberikan saran agar pembangunan homestay di berbagai daerah dilakukan berdasarkan standar tertentu.
“Perlu standar. Misalnya ada homestay melati, homestay bintang satu, bintang lima, sehingga dari segi services, fasilitas penginapan, ada sandar yang bisa menjadi pilihan wisatawan,” jelasnya.
Menpar Arief Yahya sependapat dengan usulan Menaker Hanif Dakhiri itu. Sejak tahun 2016 lalu, Kemenpar sudah membuat sayembara desain arsitekturalnya, dan masing-masing daerah (10 destinasi prioritas) sudah ketemu bentuk local wisdom-nya. “Dari bentuknya pun distandarkan, dan harus menggunakan kearifan lokal,” jelas Arief Yahya.
(Baca Juga : Kemenpar Gelar Workshop Indeks Daya Saing 10 Bali Baru)
Lalu, standar layanan juga, Kemenpar sudah menurunkan tim dari Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata untuk mengajarkan hospitality. Soal kebersihan, kenyamanan, breakfast, soal atraksi masyarakat yang bisa memperkuat destinasi, soal budaya dan tradisi, sampai manajemen promosi via online.
Secara bertahap, homestay itu sudah didigitalisasi. Mereka diberikan template website yang sudah dilengkapi commerce, sekalian diinstal booking system dan payment engine. “Targetnya mereka bisa punya akses ke global market, ke pasar dunia, dan terbuka untuk look, book, pay dalam satu platform, melalui ITX, Indonesia Tourism Xchange,” jelas Arief Yahya.
Bahkan, Menpar Arief juga sudah meminta tim teknis untuk mengajarkan masyarakat dengan laporan keuangan berstandar akutansi yang baku. Cukup bisa buat laporan laba rugi, cashflow dan neraca, agar makin maju dan standar dunia. “Inilah implementasi dari pemerataan di pariwisata,” kata Arief Yahya.(*)
