ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Hanya dalam hitungan bulan, Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali merotasi sejumlah pejabat di jajarannya. Kali ini, giliran puluhan pejabat fungsional dan pengawas yang kena mutasi itu.
Rotasi pejabat itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Burhanuddin A. HS Noy melalui upcara pelantikan di aula kantor bupati setempat, Rabu (29/8/2018).
Sejumlah pejabat ini terdiri dari 17 pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satu orang dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan dua orang dari Dinas Kesehatan. Mereka dimutasi dari wilayah Kabaena ke Rumbia.
Pelantikan ini juga dihadiri 14 guru dari wilayah Kabaena yang sebelumnya menjalani proses mutasi ke Rumbia dan Poleang. Kini mereka telah ditugaskan kembali ke daerah asalnya, di Kabaena.
Selain itu, Sekda Bombana juga melantik dua orang pejabat Kepala Desa (Kades). Mereka adalah Nusi yang menggantikan Kades Mambo, kecamatan Poleang Timur yang awalnya dinahkodai oleh Bengki. Kemudian, Zamaludu dilantik menjadi Kades Masaloka Selatan yang awalnya di pimpin oleh Zalman.
Tak hanya itu, dalam pelantikan itu, terdapat tiga pejabat lain yang telah mendapat peringatan terakhir oleh majelis kode etik beberapa waktu lalu. Dimana, tiga orang tersebut tidak menghadiri pelantikan pejabat eselon III dan IV pada dua pekan lalu.
“Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa momen pelantikan yang lalu. Jadi, pelantikan ini tidak sekedar mengisi kekosongan jabatan, tapi salah satu amanah dari Kemenpan dalam hal reformasi birokrasi,” kata Burhanuddin usai pelantikan itu.
Burhanuddin pun menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengevaluasi kinerja para ASN di daerah itu. Terlebih lagi, saat ini pemerintah terus menyusun kebijakan untuk pengangkatan pegawai.
“Kalau dulu masih bisa kita beri toleransi, maka sekarang kami tidak bisa lagi,” ucapnya.
Sebab, meski telah diberi toleransi yang cukup bagi kalangan guru maupun pegawai lingkup Setda Bombana, pihaknya dibuat risih dengan maraknya riak-riak mereka di media sosial.
“Kita ada skema penilaian bagi para pegawai, bukan mau-maumya kita. Ketika kinerjanya tidak maksimal dan ada laporan kiri-kanan, secara otomatis kami bisa melakukan mutasi, entah itu satu atau dua bulan atau tiga bulan bahkan satu tahun. Ingat itu,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana, Rusman Ijha menyampaikan bahwa majelis kode etik telah melakukan yang terbaik guna meningkatkan etos kerja seluruh ASN di daerah itu. Salah satunya, dengan mewajibkan mereka yang dilantik untuk hadiri acara pelantikan itu.
“Seandainya saja ada salah satu diantara mereka yang tidak hadir saat dilantik, maka sampai kapanpun kami dari majelis kode etik dan pembina kepegawaian tak akan lagi memberi ruang untuk mendjduki jabatan apapun di daerah ini,” jelasnya.
Karena itu, Rusman berharap agar jabatan yang telah diamanahkan kepada puluhan pejabat tersebut bisa dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. (B)
Reporter : Muhammad Jamil
Editor : Abdul Saban
