ZONASULTRA.COM, BURANGA – Janji Pejabat bupati (Pj) Buton Utara (Butur), Saemu Alwi yang akan menindak tegas setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik praktis pada Pilkada ternyata hanya bualan.
Direktur Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Butur, Zardoni mengungkapkan keraguannya akan sikap Pj bupati. Hasil pengamatannya, masih banyaknya oknum PNS secara terang-terangan ikut terlibat aktif dalam kegiatan politik.
“Seperti ada mobilisasi PNS saat pendaftaran pasangan bakal calon bupati Ridwan Zakariah-La Djiru, itu kami liat banyak yang datang di KPU,” ungkap Zardoni saat memberikan keterangannya, Minggu (2/8/2015).
Kendati begitu, lanjut Zardoni, Pj Bupati Butur rupanya belum juga mengambil langkah-langkah untuk membuktikan pernyataannya. “Wajar bagi saya untuk meragukan itu, karena apa yang saya amati selama ini banyak dari kalangan oknum PNS di Butur meski secara terang-terangan terlibat aktif belum juga ada tindakan dari Pj Bupati,” terangnya.
Padahal, Pj Bupati Butur telah membuatkan surat edaran terkait larangan seluruh PNS di lingkup pemerintahannya untuk tidak terlibat aktif dalam kegiatan seperti itu. Akan tetapi, hingga kini belum satupun terdengar ada teguran ataupun sanksi yang diberikan langsung oleh Saemu Alwi terhadap oknum-oknum PNS tersebut.
“Sehingga menjadi pertanyaan besar buat Pj Bupati Butur, manakala mengapa belum pernah mengambil tindakan tegas terhadap oknum PNS yang terlibat itu. Agar pandangan keraguan itu tidak muncul, maka pak Pj Bupati harus membuktikan kalau dia tegas dan netral,” tegas Zardoni.
