MPR RI Gandeng UHO Gelar Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan

MPR RI Gandeng UHO Gelar Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan
WORKSHOP - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan, di Hotel Clarion, Kendari, Senin (19/9/2016).Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan pandangan dari berbagai kalangan. (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
MPR RI Gandeng UHO Gelar Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan
WORKSHOP – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan, di Hotel Clarion, Kendari, Senin (19/9/2016).Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan pandangan dari berbagai kalangan. (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) menggandeng Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan di Hotel Clarion, Kendari, Senin (19/9/2016).

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Martin Hutabarat, mengatakan maksud diadakannya workshop ini  untuk menghimpun aspirasi maupun pandangan dari berbagai kalangan berkenaan dengan pancasila, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan.

“Persoalan ketatanegaraan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termaksud MPR RI. Ini sesuai dengan tugas MPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, mengenai pengkajian sistem ketatanegaraan,” katanya disela-sela kegiatan workshop.

Politisi partai Gerindra ini juga mengatakan, Indonesia merupakan negara yang luas dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, memerlukan haluan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan sehingga jalan pembangunan yang ditempuh bisa langsung pada tujuan.

Wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama UHO Asrul Sani mengatakan, tujuan diadakan kegiatan workshop ini adalah untuk membahas dan mendapatkan bahan masukan dari peserta kegiatan terkait dengan tema kegiatan yakni “Penataan Sistem Ketatanegaraan, Tata Tertib Perubahan UUD Negara RI, dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN”, dan diikuti sekitar 25 orang dari kalangan akademisi dalam bidang ilmu hukum tata negara.

“Ini untuk kedua kalinya MPR bekerja sama dengan UHO,” katanya.

Ia juga berharap, masukan yang disampaikan para akademisi ini akan berimplikasi positif terhadap perbaikan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.  (B)

 

Reporter: Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini