ZONASULTRA.COM, LAWORO – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) mendapat penghargaan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berpredikat baik dalam evaluasi akhir perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB pembentukan tahun 2014 dan rapat evaluasi perkembangan DOB semester II tahun 2019.
Atas capaian tersebut, Bupati Mubar La Ode M Rajiun Tumada mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat yang telah bekerja keras dan mendukung atas penghargaan yang diterimanya. Dari hasil evaluasi perkambangan DOB, kabupaten Mubar mendapat penilaian 93,25 dan nilai tersebut tertinggi dari seluruh DOB di Indonesia.
“Jadi Mubar sekarang bukan lagi DOB, tetapi kita diberikan sertifikat sebagai daerah otonom yang sama posisinya dengan daerah lain. Capaian ini tidak terlepas dari peran pemimpin daerah, seluruh ASN dan masyarakat Mubar,” kata mantan Kasatpol PP Sultra ini dikantornya, Senin (11/11/2019).
Baca Juga : Hari Pahlawan, Masyarakat Mubar Diajak Membangun Daerah
Kata Rajiun, saat diundang oleh pihak Kemendagri, dirinya menjelaskan prioritas utama ketika pemekaran, yakni keinginan masyarakat agar daerah ini tidak terisolasi seperti daerah lain dari sisi infrastruktur dasar dengan anggaran yang masih dibawah standar kurang lebih Rp 300 miliar.
“Jika membangun perkantoran, yang dirasakan hanya ASN saja, bukan masyarakat yang merasakan dengan jumlah kurang lebih 83 ribu jiwa. Pertimbangan itulah yang memotivasi saya untuk membangun infrastruktur dasar dulu sesuai keinginan dan harapan masyarakat,” tuturnya.
Dia menambahkan, kurang lebih dua tahun menjabat sebagai pejabat bupati Mubar, dirinya telah membangun infrastruktur dasar, sekitar 500 kilometer dan dua buah jembatan, irigasi dan berbagai infrastruktur perikanan dan pertanian. Kemudian, saat menjadi bupati defenitif dari 2017-2019 ini, hampir 700 km membangun infrastruktur dasar termaksud Ring Road yang diaspal sekarang.
Baca Juga : Buka Pekan Olahraga, Wabup Mubar: Event Mencari Bibit Atlet Berprestasi
“Kalau kita membangun daerah dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas. Maka niscaya pembangunan itu akan berjalan lancar. Apa lagi, para ASN di Mubar sangat mendukung percepatan pembangunan yang ada,” ungkapnya.
Bukan hanya keinginan dan harapan masyarakat yang dipenuhinya, kata Rajiun, para ASN juga diberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). “Jadi ASN di Mubar bukan hanya gaji pokok, tunjangan strukturalnya, tunjangan fungsionalnya, tunjangan sertifikasinya yang diterima. Tetapi kita tambah dengan TPP ini dari Rp 600 ribu sampai Rp 1,2 juta,” ucapnya.(c)
Kontributor : Kasman
Editor : Abd Saban
