ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Teknik Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan demonstrasi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (9/12/2016).
Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut kejelasan pengusutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) UHO.
Jenderal Lapangan Ibrahim dalam orasinya mengatakan, pemberlakuan UKT UHO di tahun 2012 melalui surat keputusan (SK) rektor nomor 305/UN29/SK/KU/2012 tertanggal 4 Juni 2012 cacat hukum karena tidak sejalan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) nomor 305/E/T/2012 tentang larangan menaikan SPP di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
“Selain itu, proses implementasinya terdapat pula kenjanggalan didalamnya, mulai dari tidak adanya survei terhadap mahasiswa angkatan 2012. Fasilitas kampus juga tidak menunjukkan perbedaan dari tahun sebelumnya padahal sudah dianggarkan dan seharusnya dialokasikan dari UKT yang dibayarkan mahasiswa,” kata Ibrahim
Selanjutnya pada penerapan sistem UKT tahun 2013, lanjut Ibrahim, terjadi pula kenjanggalan pada prosesnya, dimana tidak meratanya penerapan UKT terhadap mahasiswa dan kurang tepatnya survei untuk penetapan besaran UKT. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang mengajukan komplen terhadap pihak birokrasi kampus UHO terkait penetapan besaran UKT dimasing-masing mahasiswa.
Ibrahim menambahkan, permasalahan UKT ini terus berlanjut sampai pada penerapan UKT tahun 2014 dan tahun 2015. Menurutnya, penerapan UKT di UHO bukan semakin membaik tetapi malah justru semakin parah.
Dibuktikan dengan semakin mahalnya nominal UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tanpa adanya sama sekali survei untuk menetapkan nominal besaran UKT terhadap mahasiswa yang akan masuk di UHO.
“Ini kan menunjukkan bahwa pihak kampus tidak mengindahkan apa yang menjadi amanat undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) nomor 22 tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan UKT pada PTN,” jelasnya.
Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, pada tahun 2016 proses penerapan UKT di UHO sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pihak birokrasi kampus tidak mengindahkan Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2016 terkait pengelompokan dalam penerapan UKT dilingkungan Kemeristek Dikti RI.
Atas persoalan tersebut, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, kami dari KBM Teknik UHO meminta pihak DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Menristek Dikti terkait aduan mahasiswa mengenai UKT di UHO.
Selain itu, kami juga meminta kepada DPRD Suktra agar memberikan rekomendasi kepada pihak penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap unsur pimpinan UHO.
“Kami juga meminta birokrasi kampus UHO agar transparan dalam pengelolaan anggaran kemahasiswaan,” tuturnya.
Namun, sayangnya aksi yang dilakukan oleh KBM Teknik UHO ini tidak mendapatkan respon dari anggota DPRD Sultra, karena tidak adannya anggota dewan yang datang menemui mereka.
Pantauan awak media ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam KBM Teknik UHO datang di Kantor Sekretariat DPRD Sultra sekira pukul 11.00 Wita dengan membawa spanduk bertuliskan “Stop Komersialisasi Pendidikan, Tolak Sistem UKT, dan Wujudkan Pendidikan Murah,”. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
