ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah provinsi Sultra dan tujuh pemerintah daerah kabupaten yang akan melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 mendatang di rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Sabtu (14/9/2019) kemarin.
Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah telah bersepakat untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Lanjut Natsir, bahwa untuk penganggaran Pilkada, khusus tiga daerah tinggal menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Paling terlambat 1 Oktober nanti, jadi tiga daerah itu Konawe Kepulauan yang sudah selesai pembahasannya dan sudah disepakati, kemudian Muna, dan juga Wakatobi,” ujarnya.
Berdasarkan estimasi kebutuhan dan progress pendanaan Pilkada serentak 2020, NPHD tiga daerah yakni, Konawe Kepulauan senilai Rp25,1 milyar, Muna senilai Rp37,2 milyar lebih, dan Wakatobi Rp28 milyar. Nilai ini adalah hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KPU.
Sedangkan untuk empat daerah, kata Natsir, masih menunggu proses pembahasan. Ia juga menambahkan pembahasan NPHD empat daerah ini tidak boleh berlarut-larut.
“Karena berdasarkan tahapan yang ada, 1 Oktober itu sudah harus selesai. Sebab di tanggal 1 Oktober itu NPHD sudah harus selesai,” jelas Natsir.
Setelah penandatanganan NPHD, tahap berikutnya sosialisasi penyusunan produk-produk keputusan. Kemudian tahap berikutnya terkait perseorangan calon di pertengahan bulan November.
“Prinsipnya tujuh kepala daerah menyatakan kesiapannya untuk membiayai Pilkada, rata-rata sudah siap melalui rapat koordinasi tadi,” ucap Natsir ditemui usai rapat koordinasi.
Kemudian, terkait evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun-tahun sebelumnya, KPU Sultra dan pemerintah daerah yang hadir dalam rapat koodinasi mengevaluasi beberapa hal, yakni soal data pemilih, pencalonan, logistik.
“Tahapan Pemilu itu ada kritikal poinnya. Ada hal-hal yang krusial, itu sudah kita sampaikan, kita petakan. Harapannya dengan diketahui untuk diantisipasi, agar di Pilkada tahun 2020 nanti tidak masalah lagi,” jelasnya.
“Kerawan juga sudah kita paparkan potensinya misalnya, ada soal-soal yang pindah domisili, ya itukan harus terdomisili dengan baik. Nah tadi juga Capil, Kepolisian, sudah hadir, dan itu tentunya untuk mengenali masalahnya dan untuk mengantisipasi,” tambahnya. (B)
