DEMOKRAT – Tujuh bakal calon (balon) Gubernur dan satu balon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) saat menghadiri acara pendalaman visi-misi putaran kedua yang digelar Partai Demokrat, Senin (21/8/2017) di Hotel Grand Clarion Kendari. (Ilham Surahmin/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Seluruh bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hal tersebut mereka sampaikan dalam acara pendalamann visi-misi putaran ke-II bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sultra periode 2018-2023 yang digelar Partai Demokrat di Grand Clarion Hotel Kendari, Senin (21/8/2017).
Laode Ida, bakal calon nomor urut dua mengatakan untuk menciptakan birokrasi yang bersih adalah bagaimana menciptakan aparat yang bekerja profesional, berintegritas dan memiliki jiwa pengabdian serta pelayanan publik yang memadai.
Dengan adanya integritas akan membentuk kepribadian aparat untuk mengedepankan kerja yang berprinsip pada kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang ada.
Supomo yang berada pada urut tiga menyampaikan dalam membentuk birokrasi pemerintahan yang bersih adalah pemimpinnya terlebih dahulu harus memiliki integritas.
(Berita terkait : Buka Acara Demokrat, Plt Gubernur: Siapa yang Direkomendasikan Itu yang Terbaik)
Setelah itu, memiskinkan struktur organisasi pemerintahan agar tidak berat sebelah. Artinya mengurangi struktur yang tidak penting dan mendorong serta meningkatakan tugas dan fungsi aparat yang ada sehingga terjadi keseimbangan.
Salah satu tugas yang harus diselesaikan adalah tidak melibatkan birokrasi pemerintahan dalam persoalan politik. Misalnya setiap terjadi perubahan kepemimpinan maka satu set aparat akan ikut terganti.
Setelah Asrun, Wali Kota Kendari yang berada di posisi empat akan menghadirkan sistem pemerintahan yang berbasis online, atau e-goverment untuk mengahadirkan sistem pemerintahan yang transparan kepada publik.
Sebab dengan transparansi akan menjaga aparat untuk melakukan kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Lukman Abunawas yang berada di posisi kelima menyampaikan ada lima faktor untuk membentuk aparat birokrasi yang bersih dari KKN yakni transparansi, akuntabel, tidak pandang bulu, komitmen dan pemerintah yang efektif dan efisien.
Dimana kelima faktor ini dapat diwujudkan apabila kepala daerah atau pemimpin memiliki perhatian penting terhadap pengembangan birokrasi pemerintahan dengan cara memaknai secara betul visi-misi nawacita Presiden Joko Widodo terkait revolusi mental.
Tiga balon lainnya Ali Mazi, Rusman Emba dan Rusda Mahmud yang masing-masing berada di urutan enam, tujuh dan depalan pun tidak mau kalah saat memaparkan visi-misi mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Ketiganya bersama-sama ingin mewujudkan pemerintahan yang berbasis online sehingga mewujudkan transparansi dalam pengelolaan birokrasi. Dimana birokrasi yang bersih akan mewujudkan kebijakan yang pro dengan rakyat guna mewujudkan pelayanan publik yang memadai. (B)
Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
