ZONASULTRA.COM, KENDARI- Perihal pengerjaan jalan di Kompleks Perumahan Polda Sultra. DPRD Kota Kendari menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang tidak transparan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari La Ode Ashar saat ditemui dikantornya, Senin (24/8/2020) mengatakan, Pemkot Kendari menyampaikan kepada DPRD bahwa tidak ada proyek yang dikerjakan tahun 2020, karena dana di-refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.
Namun, faktanya Pemkot melaksanakan pengaspalan jalan di kompleks perumahan Polda Sultra dengan menelan anggaran dari APBD senilai Rp500 juta.
“Pemkot Kendari tidak terbuka dengan wakil rakyat terkait pengelolaan APBD tahun 2020. Kenapa kami katakan tidak jujur, karena kami DPRD sampai dengan perjalanan dinas maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat ditiadakan, karena adanya pengurangan anggaran. Bahkan program yang telah dianggarkan dihapus dengan alasan tidak ada uang, namun itu kami maklumi,” kata Ashar.
Menurutnya, pengaspalan jalan di kompleks perumahan Polda Sultra seharusnya bisa ditunda, sebab tidak terlalu mendesak. Padahal Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan tidak ada proyek yang dikerjakan tahun ini.
“Ini tender Rp500 juta yang pembangunannya ternyata jalan kompleks perumahan Polda, sementara masyarakat bikin deker batal, mau buat tanggul batal, mau buat jembatan batal. Ada apa ini, kenapa Pemkot tidak terbuka,” katanya.
Politikus Golkar ini mengatakan, tender tersebut, jika ditunda tidak ada masalah. Tapi mengapa pemerintah lebih mendahulukan pembangunan jalan tersebut ketimbang pembangunan yang berkaitan dengan hajat orang banyak.
“Ada apa sesungguhnya di tubuh Pemkot saat ini. Dihadapan kita Pemkot selalu mengeluh anggaran terpaksa di-refocusing, refocusing, refocusing tetapi fakta memperlihatkan kepada kita ada tender dengan nilai yang fantastis. Saya sengaja bicara lantang agar publik tahu bahwa seperti inilah kondisi saat ini,” ujarnya. (A)
