BPJS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Fachmi Idris usai melakukan pertemuan di Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginginkan pada tahun 2019 nanti target seluruh warga Indonesia terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terpenuhi. Pasalnya hingga saat ini ada sekitar 70-80 juta orang yang belum terdaftar karena berbagai alasan, salah satunya program pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini diketahui dalam pertemuan Mendagri dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini keduanya membahas soal upaya meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan di daerah-daerah.
“Sebagai arahan Presiden tahun ini bagaimana seluruh penduduk Indonesia harus sudah masuk BPJS, kami sudah punya data 261 juta NIK. Ada yang belum sekitar 70 juta akan kami percepat,” ujar Tjahjo Kumolo usai pertemuan di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).
BPJS Kesehatan mencatat, saat ini sudah ada 180,5 juta peserta secara nasional. Pemerintah akan terus mendorong untuk percepatan di daerah-daerah. Pihaknya menyesalkan jika masih ada kepala daerah yang tak memiliki program jaminan kesehatan, padahal itu dinilai sebagai prioritas.
“Itu yang kami sesalkan sampai ada kepala daerah yang tidak punya program kesehatan buat warganya, akan kami dorong semua (pemda yang belum),” tambahnya.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Fachmi Idris menambahkan, kedatanganya kali ini ingin melaporkan kepada Mendagri terkait jumlah kepersertaan BPJS Kesehatan dan berkoordinasi bahwa masih ada 70-80 juta warga belum tercatat sebagai peserta BPJS.
“Kami ingin memastikan pada 2019 nanti seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Bila sudah terdata nanti, akan segera sosialisasi,” ujar Fahmi.
Ia juga menambahkan, sampai sekarang masih ada 44 kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan BPJS, tidak termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra). (A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
