ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) geram dengan sikap beberapa pimpinan satuan kerja perangkat dinas (SKPD) lantaran tidak membayar honor para pegawai harian lepas (PHL).
Rasmin KamilKetua Komisi I, Rasmin Kamil yang membidangi pemerintahan dan anggaran sangat menyesalkan sikap para kepala dinas tersebut. Dia mengatakan, apapun dalil para pimpinan SKPD itu, hak para honorer harus dibayarkan, karena anggarannya telah ada di masing-masing SKPD.
Dirinya juga menyoroti sikap Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) setempat hanya dengan alasan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami kekosongan menjadikan dalil untuk tidak membayarkan honor GTT sebanyak dua triwulan di tahun 2015 lalu.
“PAD tahun lalu itu kan cuman Rp.8 Miliar, itu yang dibagi keseluruh SKPD. Jadi kalau ada dinas yang beralasan tidak ada uang itu tidak benar, apalagi anggarannya untuk dua triwulan GTT itu sekitar Rp.1,2 Miliar dan itu cukup besar,” kata Rasmin Kamil, Senin (22/2/2016).
Begitupun yang dilakukan oleh Kepala BKKBN Kasim Pagala, lanjut politisi PKB itu menambahkan hanya dengan alasan PHL yang jarang masuk kantor sehingga honor harus dipending.
Seorang pimpinan SKPD, kata Rasmin, dalam memasukkan seorang PHL semestinya dia mengetahui apakah honorer tersebut akan benar-benar melaksankan tugas atau tidak.
“Kan seorang kepala dinas pasti tau mana PHL yang rajin dan tidak. Nda usah kasih masuk di SK Bupati, kalau sudah begitu berarti ada indikasi untuk mengambil anggaran honor PHL,” ujarnya.
Untuk itu, sebagai lembaga pengawasan dirinya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Apalagi problem tersebut hampir terjadi diluruh SKPD yang ada.
Penulis : Murtaidin
Editor : Kiki
