ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Bupati Kolaka Ahmad Safei menekankan agar semua kepala desa memprioritaskan pengurangan masyarakat miskin dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Safei, saat melakukan kunjungan ke desa-desa, tidak jarang dirinya menemukan keluhan masyarakat terkait kualitas pembangunan desa yang memprihatinkan.
“Semua desa yang saya kunjungi warga pasti mengeluh soal pembangunan. Padahal, semua yang dikeluhkan itu sudah tertuang dalam APBDes. Inikan aneh,” ujar Safei dalam rapat kerja para camat dan kepala desa se-Kabupaten Kolaka di Aula Sasana Praja Pemda Kolaka, Rabu (28/9/2016).
Safei mengatakan, dirinya tidak ingin mencampuri urusan pemerintahan desa karena aturannya jelas. Namun dalam perjalanannya, ternyata masih banyak kepala desa (Kades) yang tidak transparan dalam mengelola anggaran desa. Parahnya lagi, kata dia, praktek tidak transparan itu terjadi menyeluruh di setiap kades di Kolaka.
Menurutnya, dari dana desa yang berjumlah Rp 1 miliar itu, hak kades sangat kecil. Lebih besar anggaran untuk biaya pembangunan. Tapi dalam prakteknya, ternyata masih banyak kades yang memasukan biaya-biaya operasional ketimbang biaya pembangunan.
Selain itu, dari sekian banyak APBDes yang ada, hanya sedikit yang memuat program pengentasan rakyat miskin.
“Padahal tujuan dana desa adalah untuk mengurangi rakyat miskin. Jadi, apa gunanya kades minta anggaran untuk bangun kantor desa yang mewah,” katanya.
Untuk itu, Safei mewajibkan semua kades untuk membuat proposal anggaran yang tujuannya mengurangi kemiskinan di desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem gotong royong dalam pembangunan desa.
Mantan Sekda Kolaka ini menilai praktek pembangunan desa menjadi sorotan dimana-mana. Untuk itu, kepala desa mesti berhati-hati dalam merealisasikan anggaran desa. “Jangan hanya persoalan honor atau insentif yang tidak sampai kepada yang bersangkutan, bapak harus berurusan dengan polisi,” ucapnya. (A)
Reporter : Abdul Saban
Editor : Jumriati
