ZONASULTRA.COM, KENDARI – Organisasi Perempuan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terdiri dari Rumpun Perempuan Sultra (RPS), Aliansi Perempuan (Alpen), Solidaritas Perempuan (SP) Kendari dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari mengajukan program prioritas warga miskin Kendari yang mesti menjadi perhatian serius kepala daerah kedepan.
Diskusi yang digelar di Kopitiam Singapore, Jumat (30/9/2016) siang tadi, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) bersama organisasi perempuan lainnya membahas program yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah nantinya yaitu mengenai penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari.
Direktur RPS Husnawati mengatakan, pemerintah kota kedepan perlu memetakan lebih jelas di 11 Kecamatan Kota Kendari, siapa saja masyarakat miskin yang perlu mendapatkan perhatian bantuan pemerintah daerah nantinya.
“Bagaimana program itu tersentuh dan terselesaikan, agar tidak tumpang tindih dengan yang lainnya,” ungkapnya.
Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan sosial kepada rakyat miskin terutama perempuan. Banyak program pemerintah seperti KIS, KIP, Raskin, Keluarga Harapan dan sebagainya, tetapi belum menyentuh keseluruhan masyarakat miskin. Ia menyatakan, perlu perlindungan ketenagakerjaan dalam keselamatan kerja untuk bagi pekerja perempuan, contohnya tukang bakul.
Perlindungan terhadap korban kekerasan, Pemerintah nantinya perlu menjamin agar korban mendapatkan pelayanan yang maksimal. Perbaikan layanan publik, menyangkut kebutuhan dasar masyarakat atas air bersih.
“Program ini, yang harus menjadi prioritas siapapun nantinya yang akan menjadi wali kota Kendari, karena sampai saat ini belum ada solusi penyelesaian bagaimana masyarakat bisa mendapatkan air bersih,” jelas Husna.
Selanjutnya, transportasi umum yang memudahkan masyarakat dalam mengakses infrastruktur pelayanan publik seperti di rumah sakit umum Kendari karena tidak terjangkau angkutan umum. Mengingat tidak semua masyarakat mampu dalam mengakses kebutuhan itu.
Selain itu, perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia yaitu pelayan kesehatan, juga alat dan sarana kesehatan yang memadai. Pemerintah juga harus mengontrol dan meregulasi pendidikan, sehingga masyarakat miskin benar-benar menerima pendidikan secara gratis. Administrasi kependudukan, memberikan akses untuk mendekatkan kepada rakyat miskin. Selain itu, perlu adanya akses lapangan pekerjaan untuk masyarakat pesisir khususnya buruh migran perempuan. “Terakhir tentu saja pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang harus menjadi perhatian Pemda kedepan,” tutupnya. (B)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki
