ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan mengurangi jatah premium untuk Kota Kendari. Tahun 2017 ini dipastikan Kota Kendari hanya mendapat jatah 73.976 Kilo Liter, sementara tahun 2016 untuk Kota Kendari penggunaan BBM jenis bensin tercatat 90.648 kilo liter, jadi selisihnya 16.672 kilo liter.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kota Kendari Alamsyah Lotunani, mengatakan, BBM ini sangat mendukung kegiatan baik pemerintahan maupun pelaksana tugas pelayanan. Selama itu untuk mencapai tujuan pelayanan dan permintaan, lanjut dia, tidak perlu dibatasi.
Menurutnya, jika memang ada kebijakan pemerintah provinsi untuk pengurangan BBM jenis bensin, tentunya akan mengurangi kinerja pemerintahan kedepan, kecuali memang terbatas dan tentunya itu akan diatur sebaik-baiknya.
“Tapi selama ini kita belum tau ada kebijakan pengurangan BBM jenis bensin ini, tetapi yang saya dengar selama ini kuota haji yang meningkat,” ujar Alamsyah Lotunani usai menghadiri acara pelantikan pejabat struktural lingkup pemerintah kota kendari, Kamis (26/1/2017) sore.
Lanjut Alamsyah, kalau memang Pemerintah Propinsi Sultra mau mengurangi kuota premiun harus disesuaikan dengan kebutuhan.
“Artinya kapasitas Pemerintah Propinsi sebagai pengatur dalam wilayah Sultra silahkan, tapi kalau dikurangi misalnya karena kita masih butuh lalu dikurangi tidak bagus itu, jadi sesuaikan kebutuhanlah,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan, terkait usulan pengurangan BBM jenis bensin oleh Pemerintah Provinsi, sampai hari ini Pemkot Kendari belum mengetahui, kecuali lewat Dinas ESDM tapi hingga kini belum ada laporan seperti itu.
“mungkin itu cuman pengamatan di tiap-tiap daerah lalu mengambil kesimpulan seperti itu,” terangnya.
Alamsyah berharap, tidak ada pengurangan jatah premiun karena akan menghambat tugas-tugas pelayanan, terutama pelayanan pada masyarakat. (C)
Reporter : Kasman
Editor : Kiki
