ZONASULTRA.COM, TIRAWUTA– Keluhan para petani sawah di sejumlah daerah di Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara yang kerap dilanda kekeringan sepertinya akan segera berakhir. Pasalnya pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dan Desa Tertinggal tengah mempersiapkan percepatan pembangunan bendungan Ladongi di Kecamatan Ladongi, Koltim.
Rencananya bendungan tersebut akan menelan anggaran hingga Rp 800 miliar yang bersumber dari APBN 2016. Proses pengerjaan bendungan tersebut juga akan dilaksanakan pada awal tahun 2016 mendatang.
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Pemkab Kolaka Timur, Askal Rimbuata kepada Zonasultra.com menjelaskan, berdasarkan pertemuan yang dilakukan antara perwakilan dari Kementrian PU dengan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Kendari, keduanya sepakat untuk segera melakukan upaya percepatan pembangunan bendungan itu.
“Jadi waktu kita untuk tahun 2015 ini tinggal 45 hari, nah inilah yang akan kita manfaatkan untuk melakukan sosialisasi serta peninjauan lokasi pembangunan, serta beberapa persoalan lain seperti pembebasan lahan, dan juga persiapan lainnya,” kata Askal, Senin (9/11/2015).
Untuk proses pembebasan lahan, sambung Askal, pemerintah sudah membentuk sebuah lembaga independen yang akan melihat dan menentukan berapa harga ganti rugi lahan masyarakat yang masuk dalam zona pembangunan.
“Namanya itu lembaga Aprisial, mereka yang akan melihat serta merinci berapa harga lahan masyarakat itu, mereka (Aprisial) akan turun bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran dan penentuan harga tanah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementrian PU dan Desa Tertinggal mengutus tiga tenaga ahli nya yaitu tenaga ahli kementerian bidang sumber daya air, kepala pembebasan lahan, dan kepala balai sungai besar wilayah X.
Di kesempatan itu, Pj Bupati Koltim, Anwar Sanusi sangat mengapresiasi keinginan pemerintah pusat untuk menempatkan bendungan di Koltim. Pasalnya hampir 80 persen masyarakat Koltim merupakan petani sawah. Ia juga mengaku akan turut serta membantu pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan bendungan Ladongi.
