SOSIALISASI KIE - Tina Nur Alam (tengah) didamping Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada dan Wakil Bupati Achmad Lamani saat menghadiri acara Komunikasi Informasi dan Edukasi BPOM Kendari dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mewujudkan Muna Barat yang Sejahtera Produktif dan Dilandasi Nilai Relijius, Senin (13/11/207).
(Laode Pialo/Zonasultra.com).
SOSIALISASI KIE – Tina Nur Alam (tengah) didamping Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada dan Wakil Bupati Achmad Lamani saat menghadiri acara Komunikasi Informasi dan Edukasi BPOM Kendari dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mewujudkan Muna Barat yang Sejahtera Produktif dan Dilandasi Nilai Relijius, Senin (13/11/207).
(Laode Pialo/Zonasultra.com).
ZONASULTRA.COM, LAWORO – Anggota Komisi IX DPR RI Tina Nur Alam menghimbau seluruh masyarakat Muna Barat (Mubar) agar mengawasi peredaran obat dan makanan yang berbahaya terhadap kesehatan. Menurutnya, peredaran obat dan makanan di masyarakat saat ini cukup bebas, mengandung bahan kimia dan sudah kedaluwarsa.
“Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah peredaran obat PCC, vaksin palsu, kosmetik yang mengandung zat kimia dan makanan yang kedaluwarsa. Ini harus diantisipasi. Di Kota Kendari sudah ada korban PCC. Mudah-mudahan di Mubar tidak ada yang terjadi seperti kasus di Kota Kendari itu,” kata Tina Nur Alam saat membuk acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BPOM Kendari di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Senin (13/11/2017).
Tina juga mengajak untuk peduli kesehatan sejak dini. Di era keterbukaan ini, banyak jenis produk yang dipasarkan dengan bebas. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu membedakan mana produk yang asli dan mana produk ilegal.
“Jadi kalau kita membeli produk seperti kosmetik atau bahan makanan harus perhatikan label, kode produksi, komposisi, nilai gizi, serta batas kedaluwarsanya,” ujar politikus PAN ini.
Istri gubernur nonaktif Sultra ini berharap BPOM terus melakukan sosialisasi KIE karena sasaran peredaran obat dan makanan adalah masyarakat. Namun, ini bukan hanya tugas dari pihak BPOM, tetapi juga pemerintah kabupaten, maupun ibu-ibu PKK kabupaten.
“Saya sangat mendukung langkah yang dilakukan BPOM untuk bergerak sampai di daerah-daerah mengawasi peredaran obat dan makanan. Aturan menjaga peredaran obat yang masuk di industri-industri tertentu juga perlu diperkuat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Bupati Mubar La Ode M. Rajiun Tumada mengaku, pengawasan obat dan makanan di Mubar belum dilakukan secara maksimal, baik itu dari dinas kesehatan (Dinkes) maupun pihak terkait. Olehnya itu, ia berharap agar ke depan ada lagi sosialisasi serupa sehingga pihaknya bisa menghadirkan para pelaku usaha.
“Yang sulit diawasi masalah makanan. Banyak penjual makanan yang tersebar di pasar-pasar tradisional, tetapi jarang diperiksa kualitasnya,” tuturnya
Berita Terkait : Bawa Penumpang Mau Hadiri Kunjungan Tina Nur Alam, KM Laworo Terbakar di Pulau Indo
Sementara itu, Kepala BPOM Kendari Adilah Pababbari menjelaskan, salah satu strategi BPOM dalam mendukung dan memperkuat strategi pengawasan obat dan makanan adalah dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku produksi obat dan makanan.
“BPOM tidak bisa melakukan pengawasan yang efektif tanpa adanya sinergi dengan pihak di daerah dalam hal ini instansi pemerintah. Ada tiga wilayah kerja sama pengawasan BPOM yakni pengawasan oleh pemerintah dengan melibatkan intansi, pengawasan yang dilakukan oleh pemilik usaha, serta pengawasan konsumen. Makanya kita juga akan melakukan pembinaan terhadap industri rumah tangga,” terangnya.
Ia menambahkan, di Sultra saat ini terdapat banyak produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya serta tidak terdaftar di BPOM.
“Hal ini perlu diantisipasi. Kita harus menjadi konsumen cerdas pada saat membeli produk-produk yang masuk,” tutupnya. (B)
Reporter : Laode Pialo
Editor : Jumriati
