ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Tenggara (Sultra) Adriatma Dwi Putra (ADP) mengultimatum Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Muna Barat Rajiun Tumada, untuk mengajukan pengunduran diri. ADP memberi tenggat waktu 2X24 jam agar Rajiun memasukan surat pengunduran dirinya secara sukarela. Jika tidak ADP mengancam akan memecat Rajiun.
Ultimatum yang dikeluarkan ADP ini merupakan buntut atas sikap Rajiun yang diduga mendua hati atas dukungan pada pilgub Sultra 2018.
Menurut ADP, sebagai Ketua DPD PAN Mubar, sepatutnya dia mengindahkan instruksi partai yang mewajibkan seluruh pengurus PAN di 17 Kabupaten/kota mendukung dan berjuang memenangkan kandidat pasangan Asrun-Hugua.
“Ini kapasitas saya melakukan supervisi kepada seluruh kader DPD Pan di 17 kabupaten/kota. Tugas saya itu mengingatkan teman-teman. Kalau ada yang tersinggung, berarti ada sesuatu. Jadi saya ngomong tidak mungkin asal ngomong. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” kata ADP saat di temui di kantornya, Rabu (21/2/2018).
Lanjutnya, sejak dua tahun terakhir DPW PAN Sultra melakukan evaluasi terhadap kinerja Rajiun sebagai ketua DPD PAN Mubar. Selama menahkodai PAN, Rajiun banyak “menghabisi” kader-kader PAN yang telah lama membesarkan PAN di Mubar. Bahkan selama dua tahun rapat internal PAN di Mubar tidak pernah dilakukan biar sekali. Yang ada adalah dimanipulasi semua mekanisme rapat.
“Jadi dia paham apa soal organisasi. Masa baru dua tahun berpartai menghabisi semua kader-kader PAN di Mubar yang sudah lama. Saya ambil contoh pak La Ode Koso dilengserkan dari Ketua DPRD Mubar, ibu Rahmawati Badala dan Zahril Baitul. Itu tentu berdasarkan usulan dia kepada kami. Jadi sebelum dia habisi semua, dia saja yang kita ganti” tuturnya.
Tak cukup hanya dengan memberikan ultimatum pemecatan, ADP pun melontarkan pernyataan sinis terhadap Rajiun yang dia nilai tidak memahami anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai PAN.
ADP menyarankan Rajiun bisa membedakan antara metode pendekatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan metode pendekatan kepada pengurus partai.
“Anggota Satpol PP itu ada honornya, terserah kamu mau pecat, tapi ini anggota partai, sudah 10 tahun dia susah payah, dia ikut rapat. Enak-enaknya mau pecat semua,” ujar ADP dengan nada gusar.
ADP juga menyinggung Rajiun pada pemilihan legislatif tahun 2014, tidak bekerja untuk PAN Mubar.
Olehnya itu ADP, mengultimatum Rajiun untuk menyerahkan surat pengunduran diri dalam waktu 2×24 jam. Jika tidak maka dia langsung dipecat.
Lanjutnya, saat ini DPW PAN Sultra telah mengusulkan ke DPP PAN untuk dilakukan pergantian antar waktu kepada Ketua DPD PAN Mubar. Sebab persoalan ini harus dilakukan secara cepat, karena DPW akan melakukan proses konsolidasi untuk perekrutan daftar calon sementara untuk calon anggota legislatif 2019.
Ia menjamin, jika Rajiun keluar dari PAN, itu tidak akan berpengaruh terhadap PAN di Sultra.
“Kalau dia bilang tidak takut sama organisasi partai, saya juga tidak takut sama dia. Jangankan seorang diri Rajiun, tiga Rajiun pun saya tidak takut dia keluar, saya lebih segan sama satu orang pak Rusman Emba,” tandasnya.
Sebelumnya beredar pernyataan Rajiun di sejumlah media yang menyarankan ADP belajar berorganisasi dan tidak perlu mengeluarkan pernyataan ancaman pemecatan terhadap kader PAN Mubar yang tidak mendukung pasangan Asrun-HUgua di pilgub Sultra. Seharusnya sebagai salah satu pucuk pimpinan PAN Sultra, ADP cukup memberikan himbauan secara umum kepada kader PAN se-Sultra, dan tidak menjustifikasi kader PAN Muna Barat. Sebab setiap kader pasti paham aturan main partai berupa AD/ART, sehingga ketika melawan dan tidak loyal terhadap partai konsekuensinya jelas.
Rajiun juga mengaku tidak takut dengan ancaman ADP untuk dipecat dari partai. Bahkan ia mempersilahkan DPW PAN Sultra untuk memecatnya dari partai berlambang matahari terbit itu.
Rajiun sendiri belum bisa dikonfirmasi perihal persoalan tersebut. Saat awak ZONASULTRA.COM mencoba mengontak Rajiun via telepon selularnya, tidak ada jawaban. (B)
