ZONASULTRA.COM, KENDARI – Hingga akhir tahun 2018, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) baru mencapai Rp 5,785 triliun atau sekitar 77.6 persen dari total perencanaan target anggaran senilai Rp 7,454 triliun.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktoral Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ririn Kadariyah, usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra untuk semester II tahun 2018, di salah satu hotel di Kendari, Kamis (13/12/2018). Kegiatan itu dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman BPJS Ketenagakerjaan dengan bupati/wali kota se-Sultra.
Menurutnya, realisasi APBN 2018 memang masing kurang dari target. Namun demikian, dia berharap hal itu masih bisa terkejar hingga di penghujung bulan Desember 2018.
“Karena paling rendah tadi itu kan untuk belanja modal. Nah belanja modal itu kan memang waktu penyelesaiannya lumayan lama, terlebih soal proyek-proyek besar. Makanya itu masih ada waktu sampai dengan 21 Desember, itu mudah-mudahan bisa terjekar,” terangnya.
Menurutnya, rendahnya belanja modal dalam realisasi APBN biasa dipicu oleh pembangunan fisik atau proyek-proyek fisik yang besar.
Untuk diketahui, realisasi APBN 2018 Provinsi Sultra didominasi oleh sektor belanja pegawai yang mencapai 94,9 persen atau sekitar Rp 1,833 triliun dari total pagu Rp 1,933 triliun. Lalu disusul sektor belanja barang dengan realisasinya mencapai 72 persen atau sekitar Rp2,492 triliun dari total pagu Rp3,441 triliun.
Sementara sektor belanja modal hanya mencapai 70,1 persen atau Rp1,450 triliun dari total pagu Rp2,070 triliun. Dan sisanya dari sektor bantuan sosial dengan realisasi 86 persen atau sekitar Rp8,430 milliar dari total pagu Rp9,699 milliar. (B)
