ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi meradang. Dia pun mengancam membebas tugaskan alias menonjob Roni sebagai Sekertaris Kota (Sekot) Baubau. Ancaman Ali Mazi itu ia lontarkan saat memimpin rapat persiapan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), Rabu (21/11/2018).
Kemarahan Ali Mazi itu merupakan respon atas ketidakhadiran Roni pada rapat persiapan pemekaran Provinsi Kepulaun Buton (Kepton). Sedianya dalam rapat itu enam sekretaris daerah wilayah kepulaun Buton yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara (Butur), Kabupaten Buton Selatan (Busel), Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Kabupaten Wakatobi hadir. Namun rupanya dari seluruh sekretaris daerah yang mencakup daerah rencana pemekaran Provinsi Kepton, hanya Sekot Baubau yang tidak hadir.
“Memang dalam aturan bahwa gubernur sebagai pengawas kabupaten, maka wajib untuk menegur mereka. Apalagi jika kepala daerah, bupati yang tidak hadir tidak memenuhi undangan gubernur. Termaksud Sekot Baubau,” jelas Ali Akbar, saat ditemui awak media, Kamis (22/11/2018).
Sementara, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Kusnadi mengungkapkan alasan kemaraha Ali Mazi. Menurutnya, kemarahan itu lantaran sikap Sekot Baubau yang tidak hadir dalam undangan gubernur dan hanya mengutus Kabag Pemerintahan Kota Baubau, merupakan tindakan yang tidak etis.
“Masa gubernur yang pimpin rapat, yang di wakilkan eselon III. Itukan tidak level, itukan undangan sekda. Tapi gubernur minta agar ke depan itu, kalau gubernur mengundang kalau bukan bupati, yah wakilnya atau sekda yang hadir,” terangnya.
Kusnadi menjelaskan, dalam rapat tersebut banyak hal yang harus dibahas terkait percepatan pemekaran Kepton. Sehingga kehadiran pejabat sekda yang masuk dalam anggota calon Provinsi Kepton sangat penting.
Terkait kemarahan terhadap Sekot Baubau oleh Gubernur Ali Mazi, Kusnadi mengaku jika hal itu hal itu juga pernah terjadi kepada Bupati Bombona Tafdil. Pada 9 November lalu gubernur mengundang seluruh kepala daerah di Sultra dalam acara forum rapat bersama bupati/wali kota se Sultra. Dalam pertemuan itu Tafdil tak hadir. Ia mengutus sekdanya Burhanudin HS. Noy.
“Supaya ada pembelajaran, biar ke depan tidak terjadi lagi. Yah kalau di undang gubernur yah hadirlah. Dan kenapa sekda harus hadir, karena percepatan pemekaran Kepton ini kan yang banyak tahu itu kan para sekda, bupati wali kota itu hanya tandatangan,” tutupnya. (B)
Reporter: Randi Ardiansyah
Editor : Tahir Ose
