ZONASULTRA.COM, KENDARI – Hingga saat ini pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), masih menunggu pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Hal itu disampaikan Ali Mazi, saat ditemui awak media, Kamis (2/1/2020).
Meski begitu, kata Ali Mazi, pihaknya masih terus berusaha agar pemekaran Kepton dapat segera dilaksanakan. Salah satu langkah yang dilakukan, rapat dengan beberapa tim pemekaran, DPR, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Untuk kita tetapkan, kira-kira langkah apa yang akan kita ambil untuk pemekaran Kepton ini. Karena pencabutan moratorium tergantung pemerintah pusat, tapi tetap kita akan mempersiapkan semua persyaratan-persyaratannya,” jelasnya.
Ia pun berharap, seluruh persyaratan pemekaran Kepton dapat segera dituntaskan dan terpenuhi sembari menunggu pencabutan moratorium. Ketika ditanya apakah Kepton akan menjadi daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta, Ali Mazi menjawab tergantung pemerintah pusat.
(Baca Juga : RDP Pemekaran Kepton, Ketua Komisi II Dihadiahi Kampurui)
“Nanti itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena banyak syarat-syarat istimewa untuk Kepton. Tapi intinya Kepton mekar dulu,” tutupnya.
Untuk diketahui, selain Kepton juga terdapat 314 daerah lainnya di Indonesia yang sudah mengusulkan pemekaran, akan tetapi terhambat pada moratorium pemekaran DOB. (B/Lipsus)
