ZONASULTRA.COM, KENDARI- Aliansi Masyarakat Kecamatan Puriala Bersatu (AMKPB) menyegel Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi tenggara (Sultra), Kamis, (01/7/2021).
Penyegelan tersebut disebabkan karena tidak ada satu pun Anggota DPRD Provinsi Sultra yang menemui masa aksi AMKPB saat bertandang di gedung wakil rakyat tersebut.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Widodo menjelaskan, aksi yang mereka bangun merupakan buntut dari janji yang diberikan oleh salah satu anggota DPRD Sultra di Komisi III yang akan mengawal aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan poros Lambuya-Motaha.
“Aksi kami hari ini, untuk menagih janji kepada anggota DPRD Sultra dalam hal ini Komisi III yang menjanjikan masyarakat kecamatan Puriala yang melakukan aksi pada 2020 lalu, di Desa Wonua Morome, untuk mengawal Perbaikan jalan Lambuya-Motaha, tapi nyatanya sampai hari ini belum ada realisasi,” ungkap Widodo, saat dijumpai dilokasi aksi.
Kata Widodo, Selain DPRD pihaknya juga menagih janji yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sultra, bahwa akan melakukan pengaspalan di jalan poros Lambuya-Motaha, tapi sampai hari ini belum juga ada tanda perbaikan.
Widodo menyebutkan beberapa poin tuntutannya di antaranya, meminta anggota DPRD Sultra dalam hal ini Komisi III untuk segera merealisasikan pengaspalan poros Lambuya-Motaha. Selanjutnya, menagih janji Dinas PU Sultra untuk segera melakukan perbaikan jalan di Jalan Poros Lambuya-Motaha serta meminta kepada Gubernur Ali Mazi selaku pengabil kebijakan untuk segera meninjau dan memperbaiki akses jalan Lambuya-Motaha.
Ia berharap, agar percepatan pengaspalan jalan poros Lambuya-Motaha segerah dilaksanakan, mengingat jalan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan beberapa Kabupaten yang ada di Sultra. (a)
