Secara substansi, jika dilihat dari nomenklatur anggaran yang tercantum di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Sultra, anggaran yang responsif terhadap keperempuanan masih belum ditemukan, ba
Secara substansi, jika dilihat dari nomenklatur anggaran yang tercantum di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Sultra, anggaran yang responsif terhadap keperempuanan masih belum ditemukan, baik itu paket anggaran yang bentuknya konsultasi, konstruksi, maupun barang, kata Peneliti Puspaham dari Divisi Pemberdayaan Perempuan Astin Sulistiawati melalui rilis yang diterima zonasultra.id, Kamis (19/3/2015)
Menurut Astin, setelah mengamati semua paket anggaran yang terekam dalam LPSE Sultra, Puspaham hanya menemukan empat paket yang menyentuh langsung dan konkrit pada isu keperempuanan, yaitu pada tahun 2012. Sedangkan di tahun 2014 sama sekali tidak temukan.
Dia mencontohkan, anggaran responsif perempuan antara lain alokasi biaya kesehatan ibu hamil dan peningkatan mutu persalinan/alat bersalin.
Kami menilai, tidak adanya alokasi anggaran atau proyek berbasis keperempuanan yang konkrit tersebut disebabkan sempitnya paradigma keadilan gender oleh Pemerintah Daerah Sultra, dan juga karena posisi tawar isu keperempuanan dalam konteks pembangunan masih lemah, jelas Astin.
Ditambah lagi, kurangnya perhatian terhadap persoalan-persoalan keperempuanan yang ada, sedangkan persoalan tersebut semakin marak terjadi. Sekalipun gender budgetingpada tahun 2014 diklaim ada, namun menurut Puspaham, hal itu belum masuk ke ranah substantif.
Anggaran atau proyek tersebut hanya sekedar bersinggungan semata. Istilahnya hanya seakan-akan ada, tetapi tidak masuk pada ruang inti persoalan. Puspaham mengusulkan agar tahun anggaran 2015 termasuk perubahannya, pemda dapat lebih mencurahkan alokasi anggaran yang konkrit dan responsif terhadap isu dan persoalan keperempuanan di tingkat local, serta meningkatkan proses penganggaran partisipatif berbasis keperempuanan.(*/)
