ZONASULTRA.COM, TIRAWUTA – Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara yang terpilih pada Pemilu 2019 lalu ramai-ramai mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta.
Dari 25 jumlah anggota dewan yang ada, 22 orang di antaranya mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan tiga orang lagi tidak berangkat hari ini.
Rencananya, mereka akan mengikuti bimtek selama lima hari ke depan. Bimtek bukan saja diikuti oleh anggota, tetapi ikut serta pula Sekwan, Murtini Balaka, bersama satu stafnya.
Pantauan zonasultra.id, dari tiga orang yang tidak berangkat ke Jakarta, hanya dua saja yang masuk kantor hari ini, yaitu Risman Kadir dan Ramli Majid. Sedangkan, Rahmatia Lukman (wakil ketua I) tidak masuk kantor).
Ramli Majid yang ditemui menyebut bimtek yang diikuti anggota dewan Koltim terkait tiga hal. Satu di antaranya, mengenai LKPJ Bupati.
“Duanya saya lupa, tapi adanya suratnya itu. Mengikuti kegiatan itu menjadi hak anggota dewan dan sudah disepakati oleh semua anggota dewan dalam proses demokrasi,” ujar legislator asal PBB tersebut.
(Baca Juga : Kantor DPRD Koltim Dilempari Tomat Busuk)
Dikatakan, bimtek ini perlu diikuti untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) anggota dewan itu sendiri. Apalagi, mengingat banyak anggota dewan terpilih yang masih baru. Selain itu, untuk mengantisipasi kajian yang masuk ke dewan pada Maret mendatang.
Ramli sendiri semestinya berangkat hari ini bersama rekannya yang lain. Namun karena ada kegiatan ia membatalkan sementara pemberangkatannya. Ia akan bertolak ke Jakarta Selasa, besok.
Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir menjelaskan, agenda mengikuti bimtek di Jakarta sudah dibahas dan disepakati dalam rapat badan musyawarah bersama.
Suhaemi menyebut, di hari pertama bimtek, mereka mendapat materi tentang LKPJ dan berbagai macam peraturan-peraturan. Pematerinya dari Kemendagri.
Agenda mengikuti bimtek secara gelondongan ini, lanjut Suhaemi hanya berlaku kali ini saja, sebagai bentuk kebersamaan di awal bertugas sebagai dewan.
”Ini kan hanya di awal, ke depan kita tidak akan berangkat semua. Nantinya sudah per komisi. Apalagi sudah terbentuk AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dan komisi. Saya pikir tidak ada masalah. Andaikan bukan keputusan bersama tidak mungkin juga kami akan tinggalkan kantor. Hanya di awal ini saja untuk menjaga kebersamaan. Kalau berikutnya sudah terbentuk AKD, komisi, kan sudah masing-masing,” terangnya.
Ditanya nominal anggaran perjalanan untuk setiap satu anggota dewan, legislator partai NasDem ini tidak bisa menjelaskannya secara rinci.
“Nantilah karena kemarin itu bukan saya yang bahas. Masih banggar anggota dewan yang kemarin. Tidak bisa saya jelaskan tentang nilai karena baru juga saya minta rincian di keuangan. Pak Ramli yang tahu persis karena dia yang bahas di banggar kemarin,” sebut Suhaemi. (b)
