Perlu dipahami bersama, bahwa ketegangan antara KPK dan Polri merupakan persolaan penegakan hukum sehingga mari memberikan kepercayaan terhadap kedua institusi penegak hukum tersebut, jika masyaraka
Perlu dipahami bersama, bahwa ketegangan antara KPK dan Polri merupakan persolaan penegakan hukum sehingga mari memberikan kepercayaan terhadap kedua institusi penegak hukum tersebut, jika masyarakat hilang kepercayaan apa jadinya NKRI ini kedepannya,kata Mutanafas di Kendari, Minggu (24/1/2015).
Menurut Mutanafas, saat ini hati nurani dan rasionalitas publik sedang tercabik-cabik, kebenaran dan keadilan sedang dibolak-balik, penegak hukum yang lurus dan kredibel bisa menjadi pesakitan dalam sekejap.
Tidak ada yang menyangka polisi nekat menangkap Bambang widjojanto, sang komisioner KPK, ujar Mutanafas.
Seperti yang dikutip dari merdeka.com, Pemberantasan korupsi pada pemerintah baru dibawah Presiden Joko Widodo terancam mengalami kemunduran, seperti terlihat dalam beberapa peristiwa terakhir. Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan yang terindikasi terlibat kasus korupsi sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan akhirnya Budi Gunawan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun ia telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.
Sebagai rentetannya, pada Jumat (23/1/2015) Kepolisian RI menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoyanto atas sangkaan menyuruh saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Walaupun penahanannya ditangguh pada Sabtu (24/1/2015) namun Bambang Widjoyanto kini berstatus tersangka.
Komunitas Peduli Indonesia di Melbourne-Victoria, hari ini menggelar aksi unjuk rasa di Melbourne, Australia. Mereka menyatakan keprihatinan atas sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tegas dan lugas untuk menghentikan tindakan Kepolisian RI melakukan pengeroposan terhadap KPK.
“Sikap Presiden Joko Widodo ini akan melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Sikap ini juga menunjukkan Presiden Joko Widodo lebih mengedepankan agenda elit daripada mendengarkan suara publik,” kata salah satu peserta aksi, Illian Deta Arta Sari, dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (25/1).
Wanita yang akrab disapa Ilin ini mengatakan, Komunitas Peduli Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk tegas dan lugas dalam menegakkan komitmen pemberantasan korupsi dengan mendukung Komisi Penghapusan Korupsi menjalankan tugas sepenuhnya.
Mereka juga minta Jokowi lebih mendengarkan suara publik dalam pemberantasan korupsi melalui konsultasi terbuka dengan masyarakat pendukung pemberantasan korupsi ketimbang mengedepankan agenda elit.
“Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia menghentikan upaya pengeroposan KPK dan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK,” lanjut wanita yang juga aktivis Indonesia Corription Watch (ICW) tersebut.
Massa juga mendesak Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan ulang Kapolri yang bersih dari korupsi. (Mas)
