ZONASULTRA.COM, RAHA – Rasio aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami kelebihan. Tidak seimbang karena kelebihan pegawai dengan presentase belanja pegawai mencapai 70 persen, padahal dalam persyaratannya harusnya sampai 50 persen saja.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) kabupaten Muna, Rustam mengatakan belanja pegawai di Muna saat ini sudah mencapai 70 persen, dengan kelebihan pegawai di sektor teknis.
Padahal untuk tenaga guru dan kesehatan masih sangat minim. Hal ini pun yang mendasari pada perekrutan tenaga PPPK tahun ini diprioritaskan untuk tenaga guru dan kesehatan.
“Kita di Muna masih kekurangan guru sekitar 1000 orang lebih. Rinciannya, ASN di sekolah dasar sebanyak 500 orang dan SMP 200 lebih. Sementara di sektor kesehatan kita kekurangan hingga sampai 700 orang,” terang Rustam, Kamis (21/3/2019).
Kata Rustam, penumpukan ASN di sektor teknis hampir merata di setiap instansi organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti halnya, di Dinas Pertanian terjadi penumpukan ASN. “Sangat membludak. Kemarin ada lima ASN yang kita pindahkan di Dinas Perindag dan Kesbangpol untuk meminimalisir penumpukan PNS,” ucapnya.
Momentum Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang baru usai dilaksanakan, banyak kecamatan yang mengeluhkan kekurangan tenaga ASN. “Kita surplus di tenaga teknis, namun, justru dikecamatan masih kekurangan ASN. hampir semua camat mengeluhkan kekurangan ASN,” ungkapnya.
Meski kelebihan pegawai di sektor teknis, namun pihaknya mengaku kesulitan untuk menempatkan ASN di kecamatan karena beberapa faktor. “Jadi kalau ada kecamatan atau kelurahan mengusul kita akan proses cepat dan segera pindahkan mereka didaerah asalnya,” jelas Rustam.
Keluhan mereka hampir sama. Jika ada pegawai yang ditempatkan dari wilayah perkotaan maka tidak maksimal. “ASN yang sudah tugas di kota mereka enggan bertugas di desa. Namun sekarang kita lagi mencari langkah agar tidak terjadi penumpukan ASN itu,” cetusnya.
Meski begitu, mantan sekretaris BKPSDM Muna ini menuturkan bahwa yang menentukan banyak tidaknya jumlah ASN itu merujuk pada analisis beban kerja. “Kalau ada instansi yang banyak PNS nya itu juga karena analisis beban kerjanya tinggi, sehingga memerlukan banyak tenaga,” katanya. (b)
