ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Semangat Indonesia Incorporated dalam memajukan pariwisata Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia melaju kencang. Berbagai Kementerian/Lembaga bekerja bersama, bersatu padu, mengawal kebangkitan pariwisata Indonesia tidak hanya di kawasan regional, tapi dunia.
Bertempat di Kantor Kemenko Maritim, Senin (22/8) pagi, digelar rapat koordinasi ke-II Badan Otorita Pariwisata Borobudur (BOB).
Dalam rapat yang dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, hadir Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur itu menghasilkan kesepakatan penting bagi kelangsungan pengembangan Borobudur, salah satu destinasi prioritas pariwisata.
Mulai Senin (22/8) Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur mulai bertugas menyusul rampungnya berbagai proses administrasi Kepala BOP.
Sebelumnya, pembentukan Badan Otorita Pariwisata Borobudur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur yang sudah disahkan presiden 11 April lalu dan diundangkan pada 12 April 2017.
“Pak Menpar, sampai di kantor tadi pagi (Senin 22/8) langsung saya tanda tangan Surat Persetujuan tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kelola) Badan Otorita Borobudur yang akan dipimpin oleh Direktur Utama,” ujar Asman Abnur dalam rakor.
Dalam rakor yang diawali dengan paparan Menpar Arief Yahya tersebut, semua peserta rakor sepakat dan sejalan dengan apa yang menjadi konsep besar Menpar untuk Borobudur.
“Bappenas siap mendukung dan secara khusus untuk Toba, Mandalika dan Borobudur sudah dilakukan mapping untuk 2018 dan siap harmonisasi anggaran di Bappenas,” ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Namun ia menitikberatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Honorarium terkait Badan Layanan Umum (BLU) yang prosesnya melalui KemenPan dan KemenKeu.
Ia mengusulkan cukup satu Perpres Honorarium BLU Kepariwisataan, sehingga tidak perlu banyak Perpres. Tinggal merevisi Toba sehingga menjadi generik.
“Bappenas mendorong KemenPan dan KemenKeu agar bentuk Perpres dapat diusulkan lebih generik, agar BLU misalnya pariwisata tidak lama untuk memperoleh PerPres Honorarium,” ujar Bambang.
Untuk itu Bambang mengapresiasi Menpar yang mampu menginisiasi dana untuk menanggulangi honorarium Badan Pelaksana Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) hingga saat ini.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri menyatakan tidak ada kendala dan sudah memberi persetujuannya.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam pernyataanya menyambut baik paparan ringkas Menteri Pariwisata Arief Yahya. Secara substansi diutarakan Luhut, Menpar sangat menguasai zona “Single Management, Single Destination” Borobudur.
“Dan akan merangkumnya dalam Visioning Masterplan Borobudur,” ujar Luhut.
Menko Maritim selanjutnya juga mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Pariwisata dan telah menunjukkan arah sebagai penyumbang devisa Indonesia terbesar tahun 2019 nanti.
“Silakan Badan Otorita (Borobudur) mengembangkan sayapnya. Saya percaya dengan Pak Menpar Arief, BOB ini akan segera running,” ujar Luhut.
Menteri Pariwisata Arief Yahya bersyukur dengan cepatnya proses pembentukan struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Borobudur. Ia mengatakan, BOP akan mmenjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan potensi wisata budaya berkelanjutan yang mampu menarik 2.000.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2019.
“Borobudur dikembangkan sebagai destinasi yang memiliki kekuatan daya tarik yang berbasis pada potensi heritage dan sudah diakui sebagai UNESCO World Cultural Heritage. Pengembangannya nanti akan difokuskan pada elemen 3A yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenitas,” ujar Menpar Arief Yahya.
Menpar Arief Yahya menjelaskan, tugas dari BOP Borobudur ini nantinya meliputi melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur.
“Critical success factornya ada di akses! Dan itu sudah ada jawabannya, Bandara New Jogjakarta International Airport di Kulonprogo akan menjawab masalah aksesibilitas udara menuju Joglosemar,” jelas Arief Yahya.
Dia menjelaskan 75 persen Wisman masuk ke Indonesia melalui udara. 24 persen melalui penyeberangan dan itu terbesar di Kepri ke Singapore. “Jadi kalau minus Kepri, maka hampir 100 persen wisman masuk melalui udara, karena itu airport menjadi critical success,” ungkap Arief.
“Meliputi DPN Borobudur Yogya, KSPN Borobudur, KSPN Dieng, DPN Semarang Karimunjawa, KSPN Karimunjawa, DPN Solo Sangiran, KSPN Sangiran dan 300 Hektar lahan Perhutani Kedu Purworejo,” sebut Menpar Arief Yahya.
Menpar Arief mengingatkan bahwa kelemahan pengelolaan Borobudur selama ini adalah, single destination, multimanagement. Ada zona 1 yang dikelola Kebudayaan (Kemendikbud), zona 2 dikelola BUMN, zona 3 Pemda dengan ribuan pedagang, dan zona 4 Kemenpar.
BOB hadir dengan kawasan otoritatif dan kawasan koordinatif. Badan otorita inilah yang akan mengintegrasikan semua kekuatan atraksi Joglosemar, dan tidak akan menyentuh zona 1-2-3. Ke-4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Borobudur, Dieng, Karimunjawa dan Sangiran akan disentuh dalam single destination.
“Kita benchmark saja, Angkorwat Kamboja itu candinya lebih kecil, lebih muda, sebagai heritage, tapi menghasilkan 2,5 juta wisman setahun. Borobudur yang menjadi mahakarya budaya dan jauh lebih kuat, hanya 275 ribu wisman setahun? Penang yang punya Georgetown juga sudah 720 ribu wisman! Maka kita harus menjadi single management,” ungkap Arief Yahya.
BOB akan mengelola kawasan pariwisata di tiga destinasi pariwisata nasional meliputi Solo-Sangiran dan sekitarnya, Semarang-Karimun Jawa dan sekitarnya, serta Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya.
Borobudur menjadi satu dari 10 destinasi pariwisata yang jadi prioritas dikembangkan hingga 2019. Destinasi pariwisata lainnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Morotai di Maluku Utara, Tanjung Lesung di Banten, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Kawasan Bromo Tengger di Jawa Timur. (*)
