ZONASULTRA.COM,KENDARI- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melakukan kunjungan kerja (kunker) dan menggelar serangkaian pertemuan dengan empat pimpinan kementerian/lembaga dari 17 sampai 19 Februari 2021. Sejumlah isu penting dibicarakan sekaligus dikonkritkan dalam pertemuan bersama pimpinan empat kementerian/lembaga tersebut.
Keempat pimpinan kementerian/lembaga tersebut yakni Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam pertemuannya bersama Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Ali Mazi kembali mengutarakan rencana peningkatan status Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari menjadi BLK bertaraf internasional. Lahan seluas 4,5 hektar yang berada di tengah-tengah Kota Kendari telah disiapkan sebagai lokasi pembangunan gedung BLK yang baru.
Peningkatan status BLK Kendari juga sekaligus jawaban atas salah satu tuntutan pemerintah terhadap investasi asing agar terjadi transfer pengetahuan antara pekerja asing dan pekerja lokal.
“Kehadiran BLK bertaraf internasional dapat menjadi jembatan atas visi itu,” kata Ali Mazi dalam keterangan tertulis yang diterima Zonasultra dari dinas Kominfo Sultra, Sabtu (20/2/21).
Berikutnya, ketika bertemu dengan Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, isu utama yang dibicarakan yakni seputar investasi besar di Sultra beserta kebijakan turunan yang terkait. Investasi besar yang dimaksud seperti pengembangan aspal Buton, tambang di Morosi, Kabupaten Konawe, dan pembangunan politeknik pertambangan dan kelautan.
Ali Mazi kemudian mengunjungi Kementerian ATR/BPN dan ditemui langsung Menteri Sofyan Djalil untuk membahas isu sengketa perbatasan antara Provinsi Sultra dengan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berdampak pada kepemilikan Pulau Kawikawia, yang berada di wilayah adminsitratif Kabupaten Buton Selatan (Busel).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengklaim Pulau Kawikawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan menyebutnya dengan nama Pulau Kakabia. Persoalan ini sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian bahkan telah berproses hingga ke Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, saat bertemu Kepala BNPB Doni Monardo, salah satu isu strategis yang dibahas adalah rencana relokasi pemukiman rawan bencana di Ibu kota Kabupaten Buton, Pasarwajo, yang akan diintegrasikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan Aspal Buton.
Ada dua alasan mengapa rencana relokasi bagi warga Pasarwajo ini mengemuka. Pertama, abrasi yang terus melanda kawasan pesisir Pasarwajo. Kedua, ancaman tsunami, banjir rob, kenaikan permukaan air laut, gempa bumi dan angin topan. Tsunami pernah menghantam Pasarwajo sebagai dampak gempa di laut Flores tahun 1992 silam.
Relokasi ini diorientasikan pada dua hal. Pertama, penataan kawasan pemukiman terintegrasi dan berkelanjutan (aman, produktif dan inklusif) dan untuk mendukung KEK Aspal Buton.
Rencananya, Pemprov Sultra dan BNPB akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif. Pemprov Sultra mengaku sudah punya hitungan sendiri jika relokasi ini diwujudkan.
Dibutuhkan setidaknya Rp943,98 miliar untuk biaya relokasi berupa pekerjaan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan hunian, dan fasilitas sosial dan umum seperti sekolah, tempat ibadah, perkantoran, ataupun fasilitas kesehatan.
Dalam kunker kali ini, selain didampingi pejabat utama di lingkup pemprov, Gubernur Sultra Ali Mazi juga didampingi sejumlah pejabat lembaga vertikal di Sultra baik sipil maupun militer, serta kepala daerah kabupaten/kota bersama jajarannya.
Jajaran pejabat yang mendampingi Gubernur kunker kali ini antara lain Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basiran, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) J. Robert Maturbongs, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Asrun Lio, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Azis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muhammad Yusup, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ridwan Badallah.
Dari jajaran lembaga vertikal, ada Komandan Korem 143/Halu Oleo Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan dan Kepala Balai Latihan Kerja Kendari La Ode Haji Polondu. Sedangkan kepala daerah terlihat Bupati Busel La Ode Arusani dan Staf Ahli Bupati Busel Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Vivianti Nafii. (B)
Penulis : M9
Editor: Muhamad Taslim Dalma
