ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2016 yang dilaksanakan pemerintah dan DPRD setempat di salah satu hotel berbintang di Kota Kendari mendapat sorotan dari masyarakat. Kedua lembaga eksekutif dan legislatif tersebut dianggap telah menghamburkan uang rakyat hanya untuk menyewa hotel yang tidak terlalu penting.
Sorotan itu datang dari aktivis Konut, Edison Peokodoh. Dirinya menyayangkan sikap yang diperlihatkan oleh kedua lembaga tertinggi di Konut itu.
“Sebagai generasi muda Konut, kami menolak pembahasan anggaran yang mereka (DPRD dan Pemda Konut) lakukan di salah satu hotel di Kota Kendari,” kata Edison ditemui Minggu (20/19/2015).
Dikatakan dia, pembahasan RAPBD seharusnya dilakukan di Konut mengingat fasilitas-fasilitas daerah masih layak untuk digunakan. Dia menyebut apa yang dilakukan oleh pemda dan DPRD Konut adalah suatu kesalahan.
“Salah, kalau menurut saya mereka telah melakukan kesalahan. Fasilitas di daerah itu telah disiapkan. Mereka harus berfikir bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang bagus dan pro rakyat, bukan malah menghambur-hamburkan uang rakyat,” ungkapnya.
Lebih jauh dirinya mengungkapkan, fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat dengan jumlah yang tidak sedikit itu seharusnya dapat dinikmati bersama. Pemda dan dewan, lanjutnya tidak perlu membuang waktu hanya untuk membahas anggaran di luar Konut.
Pihaknya juga menyayangkan sikap DPRD Konut yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga kontrol, mengawasi agar tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
“Saya melihat tugas kontrol sekarang ini tidak lagi dimiliki oleh wakil rakyat (DPRD Konut). Karena fungsi mereka kini sudah tidak berjalan lagi,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Konut, Maharudin Lahua. Menurutnya fasilitas yang ada di Konut sudah cukup memadai, apalagi hanya sebatas melakukan pembahasan RAPBD 2016.
“Ruang rapat paripurna DPRD itu kan bagus, dan bahkan mewah. Jelas antara eksekutif dan legislatif ada unsur kerja sama. Buat apa pemda anggarkan gedung dan fasilitas di dalamnya kalau tidak akan difungsikan. Intinya niatan mereka untuk membahas itu sebatas di mana, kan untuk kepentingan rakyat bukan persoalan tempatnya. Mereka itu terlalu elitis, hanya untuk membahas anggaran saja,” tandasnya.
Penulis: Mumu
Editor: Jumriati
