ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Kementerian perhubungan berencana akan memberikan pengelolaan 10 bandara dan 20 pelabuhan ke pohak swasta. Hal itu dimaksud untuk mengurangi alokasi APBN yang digunakan untuk mengelola bandara dan pelabuhan selama ini.
Beberapa bandara yang rencananya akan diswastanisasi diantaranya adalah bandara Belitung, Bengkulu, Tjilik Riwut, Tarakan, Samarinda, Banyuwangi, Palu, Kendari, Jayapura.
Bandara Halu Uleo di Kota Kendari termasuk salah satu yang diwacanakan akan diswastanisasi. Selain itu, juga ada sebanyak 20 pelabuhan yang sudah dilepas ke swasta atau dalam rencana pelepasan ke swasta.
Terkait hal ini, anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengaku masih dalam pembicaraan antara DPR RI dan Pemerintah.
“Saya kira masih dalam tahap pembicaraan dan bisa saja batal,” ujar Ridwan Bae saat dikonfirmasi di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yakni selama swastanisasi bisa memberi kontribusi kepada para pengguna baik dalam pelayanannya maupun fasilitas yang lebih baik tidak masalah. Selain itu, angka-angka pembiayaan harus lebih menurun dan dapat terjangkau oleh masyarakat.
“Tapi ini jangan sampai swasta sesuka hati melakukan tanpa ada kontrol pemerintah, itu sangat berbahaya,” tandasnya.
Karena itu, pihaknya akan mengkaji lebih dalam terkait wacana swastanisasi bandara dan pelabuhan. Sebab aset-aset yang menyangkut hajat rakyat harus dikelola dan dikuasai oleh pemerintah.
“Masih dalam pembicaraan, nanti kita lihat,” tutup politisi Golkar ini. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Kiki
