ZONASULTRA.COM, Rumbia – Ketua DPRD Bombana, Andi Firman membantah jika lembaga yang dipimpinnay disebut melakukan ‘penyanderaan’ terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016.
“Itu tidak benar, bahwa legislatif mengulur-ngulur waktu atau ‘sandera’ pembahasan APBDP berdasarkan skenario politik jelang pelaksanaan Pilkada Februari 2017,” tutur Andi Firman di kantor DPRD Bombana, Selasa, (11/10/2016).
Menurutnya, ketidakhadiran 15 orang anggota DPRD pada sidang paripurna mendengarkan pidato bupati Bombana, Hj. Sitti Saleha, tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Penghitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah murni penolakan secara pribadi-pribadi.
“Bukan diskenario, melainkan ada keinginan dari rekan-rekan anggota DPRD agar APBDP itu tetap pro rakyat,” ujarnya usai menggelar rapat pimpinan.
Bila itu disetting, lanjut Firman, maka yang tidak hadir itu tentu hanya anggota dewan yang berasal dari partai pendukung calon kepala daerah Tafdil-Johan.
“Tetapi kan kenyataannya tidak. Ada juga orangnya PPP, PDIP, PBB dan anggota partai lain,” ketusnya.
Justru, ungkap Firman didampingi salah seorang Wakil Ketua DPRD Bombana, Ahmad Mudjahid, ketidakhadiran para anggota dewan sehingga menyebabkan rapat tidak kuorum, merupakan aksi peringatan kepada eksekutif untuk tetap mengacu kepada kebijakan yang pro terhadap rakyat.
“Jadi intinya APBDP yang akan dibahas harus sinkron antara program yang diusulkan pihak eksekutif dengan usulan yang dimasukkan oleh anggota DPRD pasca reses beberapa pekan lalu,” imbuhnya.
Oleh karena, keinginan rekan-rekannya terungkap dalam rapat pimpinan DPRD, yaitu mensinkronkan usulan program yang pro rakyat, sehingga paripurna pembahasan APBDP 2016 dijadwalkan kembali.
“Kami sudah sepakati untuk menjadwal kembali paripurna pembahasan APBDP, hanya pelaksanaannya belum kami pastikan, kapan akan dilangsungkan. mungkin 1 atau 2 hari ke depan,” tukasnya. (B)
Reporter : Jumrad Raunde
Editor : Kiki
