Bawaslu Sultra : Seluruh TPS di Muna Barat Rawan Politik Uang dan Keterlibatan Penyelenggara Negara

Bawaslu Sultra : Seluruh TPS di Muna Barat Rawan Politik Uang dan Keterlibatan Penyelenggara Negara
TPS RAWAN - Hasil pemetaan Badan Pengawas Pemulu Sulawesi Tenggara terkait TPS rawan 7 daerah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 berdasarkan aspek pemberian uang atau materi lainnya. (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM)
Bawaslu Sultra : Seluruh TPS di Muna Barat Rawan Politik Uang dan Keterlibatan Penyelenggara Negara
TPS RAWAN – Hasil pemetaan Badan Pengawas Pemulu Sulawesi Tenggara terkait TPS rawan 7 daerah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 berdasarkan aspek pemberian uang atau materi lainnya. (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna Barat (Mubar) 2017 merupakan yang paling rawan dibanding 6 daerah Pilkada lainnya. Hal itu dilihat dari aspek pemberian uang atau materi lainnya dan aspek keterlibatan penyelenggara negara.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Munsir Salam menyebutkan bahwa jumlah TPS rawan berdasarkan aspek pemberian uang dan materi lainnya, dari total 119 TPS di Mubar yang rawan 119.

“Berdasarkan aspek keterlibatan penyelenggara negara, dari 119 TPS di Muna Barat, yang rawan juga 119,” ujar Munsir dalam acara sosialisasi TPS rawan di Hotel Clarion Kendari, Senin (13/2/2017).

Jumlah TPS rawan berdasarkan aspek akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 87 TPS rawan. Selain itu, kata Munsir, jumlah TPS rawan di Mubar berdasarkan aspek kepatuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hanya terdapat 8 TPS.

TPS rawan berdasarkan aspek keterlibatan penyelenggaran negara
TPS rawan berdasarkan aspek keterlibatan penyelenggaran negara

Menurut Munsir, secara umum TPS rawan diidentifikasi berdasarkan berbagai indikator yakni TPS-TPS yang memiliki sejarah konflik dan terjadinya kecurangan pemilu. TPS-TPS yang berada di wilayah domisili pasangan calon/tim kampanye.

Indikator lainnya seperti TPS-TPS yang DPT-nya masih bermasalah atau tidak akurat. Selain itu, TPS-TPS di daerah yang penduduknya banyak yang berdomisili di luar daerah Pilkada, namun identitas kependudukannya masih di daerah tersebut seperti bekerja atau belajar.

“Dua indikator terakhir yakni TPS yang secara geografis lokasinya sulit dijangkau oleh pemilih atau sebagian pemilih dan TPS di daerah yang dilanda bencana alam,” tambah Munsir. (A)

 

Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini