ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI– Di era pemerintahan Arhawi dan Ilmiati Daud, pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengalami perkembangan dan kemajuan dari tahun ke tahun.
Berbagai indikator dari kinerja pembangunan kepariwisataan yang dicapai khususnya pada 4 tahun terakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, La Jumadin mengatakan, indikator tersebut dapat dilihat pada gambaran peningkatan angka kunjungan wisatawan.
“Termasuk lama tinggal wisatawan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni sektor pariwisata, peningkatan jumlah unit usaha di sektor pariwisata serta pembangunan destinasi wisata baru dan pengembangan kelembagaan pengelola pariwisata berbasis masyarakat,” katanya saat ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangiwangi, Jumat (2/10/2020).
La Jumadin menyebutkan, jumlah kunjungan wisata ke Wakatobi pada tahun 2015, tercatat sebanyak 18.027 kunjungan wisata.
“Selanjutnya mengalami peningkatan atau pertumbuhan positif setiap tahunnya yaitu tahun 2016 mencapai 22.380,” paparnya.
Pada tahun 2017, kata La Jumadin, sebanyak 27.439, pada tahun 2018 mencapai 29.408, lalu pada tahun 2019 mencapai 28.857 kunjungan wisata.
Dari sisi lama kunjungan yang mengindikasikan kualitas pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Wakatobi dan tingkat kepuasan wisatawan untuk tinggal lebih lama di destinasi, juga mengalami tren yang cukup baik.
“Pada tahun 2015 rata-rata lama tinggal yaitu 6,5 hari kemudian mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 mencapai 6,75 hari, pada tahun 2017 mencapai 7,15 hari, pada tahun 2018 mencapai 8,22 hari dan pada tahun 2019 mencapai 9,10 hari,” ujarnya.
Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisara Nasional (KSPN) sekaligus 10 top destinasi pariwisata nasional, kini wilayah yang dikenal dengan wisata baharinya ini akan kebagian anggaran Rp200 miliar dari pemerintah pusat.
Untuk merealisasi anggaran tersebut, tim konsultan Rencana Pembanguan Infrastruktur Pemukiman (RPIP) dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mensurvei dan memotret sejumlah kawasan strategis pariwisata mulai dari Pulau Binongko, Tomia, Kaledupa, dan Pulau Wangiwangi.
Perwakilan Balai Pengembangan Infrastruktur Pariwisata baru-baru ini mengatakan berdasarkan penataan KSPN Wakatobi akan dianggarkan sekitar Rp200 miliar. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pariwisata (RPIP) mulai berjalan dari 2020 sampai 2021.
Tahapannya masuk dalam Rencana Kerja Satu (Renja 1). Informasi di bulan Agustus 2020 masuk dalam tahap Renja 2. Jadi kalau masuk dalam tahap Renja 2, pihak Balai akan melakukan sinkronisasi dengan pusat.
Dengan harapan setelah Renja 2, Pemda Wakatobi menyiapkan lahan infrastruktur pariwisata, sementara tim konsultan RPIP menyiapkan Detail Engineering Design (DED).
Perwakilan Balai Pengembangan Infrastruktur Pariwisata juga akan mengupayakan agar di akhir 2020 akan ada lelang konstruksi pariwisata. Namun semua itu tergantung hasil kerja tim konsultan RPIP.
Dari produk yang dihasilkan, jika bisa 25 persen sampai 60 persen, maka anggaran direalisasikan di 2020 ini bisa Rp50 miliar atau 100 miliar.
Kata La Jumadin, Leader Tim Konsultan RPIP, pada Agustus lalu menerangkan, setelah pihaknya melakukan pemotretan di sejumlah kawasan strategis pariwisata, ternyata di setiap pulau mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri.
Seperti di Pulau Binongko ada monumen tugu seribu parang, ada dusun pengrajin besi, pengrajin tenun, batu kapur, lubang batu stalagmit dan stalaktit dan masih banyak lagi potensi lainnya. Sementara di Pulau Tomia, Kaledupa, dan Wangi-wangi masing-masing mempunyai keunikan berbeda-beda.
“Semoga di awal Desember ini ada hasil. Pemda Wakatobi juga berkomitmen, anggaran Rp200 miliar harus masuk ke Wakatobi. Jika ada pembangunan infrastruktur KSPN di akhir 2020 yang membutuhkan pembebasan tanah, kami akan menyiapkan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020,” jelasnya.
Bahkan, pihaknya akan menambah anggaran pembebasan tanah di APBD Wakatobi pada 2021.
“Sehingga seluruh kepentingan pembebasan tanah untuk KSPN ini bisa terlaksana dengan baik. Hasil kerja tim konsultan RPIP ini akan menghasilkan master-plan RPIP dan DED Pembangunan Destinasi Wisata Premium di Wakatobi,” harapnya.
Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Diparekraf) Kabupaten Wakatobi, Nadar mengatakan, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wakatobi, juga berimplikasi positif bagi peningkatan jumlah unit usaha dan ketersediaan lapangan kerja di sektor pariwisata. Hal itu meliputi hotel/resort, homestay, restoran/rumah makan, dive center, tour and travel, salon, souvenir shop, karaoke/tempat hiburan serta usaha wisata meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).
“Pertumbuhannya dapat dilihat dari data yang ada yaitu pada tahun 2017 sebanyak 487 unit usaha. Kemudian mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2018 menjadi 550 unit usaha dan pada tahun 2019 mencapai 624 unit usaha,” terangnya.
Dalam rangka meningkatkan khazanah Daya Tarik Wisata (DTW), pemerintah daerah juga gencar mendorong pembangunan fasilitas pariwisata dan objek wisata baru di 4 pulau yang ada, meliputi antara lain rest area, pusat kuliner, marina, dermaga wisata, dive center, view point, selfi spot, land mark, tracking mangrove, dan lain-lain.
“Sejak 5 tahun terakahir terhitung mulai tahun 2016 telah terbangun sebanyak 18 fasilitas pariwisata dan DTW baru di Kabupaten Wakatobi,” sebutnya.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD melalui pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wakatobi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah PAD sektor pariwisata sebesar Rp1,849 miliar atau sebesar 29,93% dari total PAD murni Kabupaten Wakatobi sebesar Rp6,846 miliar.
Kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 2,753 miliar atau sebesar 32,58% dari total PAD murni sebesar Rp 8,453 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp2,920 miliar atau sebesar 30,02% dari total PAD sebesar 9,728 miliar.
Kemudian pada tahun 2019 mencapai Rp 2,673 miliar atau sebesar 31,38% dari total PAD murni sebesar Rp8,645 miliar.
“Sedangkan dalam pengembangan kelembagaan pengelola pariwisata berbasis masyarakat saat ini telah terdapat 4 Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), 17 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan 10 Community Based Tourism (CBT) yang tersebar di Wakatobi,” ucapnya.
Kelompok sadar wisata terbentuk dan dilakukan pembinaan. Jumlah unit usaha industri pariwisata terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin baiknya aksesbilitas, akomodasi dan atraksi telah berpengaruh pada angka kunjungan wisata yang terus meningkat.
Sejalan dengan pembangunan kepariwisataan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif juga diintensifkan.
Pemerintah kabupaten Wakatobi telah menandatangani MoU secara resmi dengan Bekraf RI untuk menjadikan Wakatobi sebagai salah satu fokus binaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Indikator pertumbuhan ekonomi kreatif ditunjukkan dengan meningkatnya omset usaha ekonomi kreatif dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2018, Wakatobi memborong tiga penghargaan sekaligus pada malam anugerah Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) Award atau penghargaan di bidang pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Tiga penghargaan yang dimaksud masing-masing adalah juara umum pemenang sayembara arsitektur nusantara untuk design pusat cenderamata nusantara kerja sama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Kedua, pemenang ISTA kategori pelestarian lingkungan bagi Waha Tourism Community (WTC). Yang ketiga adalah pemenang Nayaka pariwisata berkelanjutan yang diraih Sudirman yang juga adalah pengelola WTC.
Sejumlah penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Pariwisata, Arif Yahya dan diberikan kepada komunitas dan individu secara langsung serta didampingi Bupati Wakatobi, Arhawi bersama Kadis Pariwisata, Nadar. Saat itu Wakatobi mendominasi panggung di Hotel Borobudur Jakarta.
Penghargaan ini menjadi pengakuan bagi Kabupaten Wakatobi karena penilaiannya dilakukan secara objektif oleh tim juri yang terdiri dari para profesional di bidangnya. Sehingga diharapkan, pengakuan itu akan menjadikan pemerintah dan pegiat pariwisata di Wakatobi untuk semakin percaya diri dalam melangkah ke depan.
“Setiap penghargaan bermakna, karena akan membawa efek 3C yaitu, Calibrate, Confidencial and Credibility. Untuk mempertahankan, atau mungkin menambah pundi-pundi penghargaan bagi Wakatobi, bahwa komitmen dan konsistensi semua pihak adalah kunci pembangunan pariwisata yang berkelanjutan,” harapnya saat disambangi di ruangannya, kompleks perkantoran Motika, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel). (Adv)
