Belanja Pegawai dan Infrastruktur jadi Prioritas APBD-P Sultra

ilustrasi apbd -p, apbd perubahan
Ilustrasi

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2018 memprioritaskan belanja pegawai dan biaya pembangunan infrastruktur.

Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2018 yang telah disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dengan Pemprov Sultra.

Kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepahaman perubahan APBD tahun 2018 di kantor DPRD Sultra, Kamis (13/9/2018).

Rapat itu dimpimpin langsung oleh ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh didampingi para wakil ketua. Sementara Gubernur Sultra, Ali Mazi tak menghadiri rapat dan diwakili oleh Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas serta unsur pejabat Pemprov Sultra.

Pelaksana Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Sultra, Robert Piter Raru yang juga perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra menyampaikan, jika APBDP 2018 telah di sepakati antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Sultra.

“Kebijakan APBDP 2018 merupakan dokumen yang memuat kebijakan, bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta pembenahan asumsi dengan kebijakan umum APBD yang ditetapkan sebelumnya,” katanya.

Sehingga kebijakan umum APBDP 2018 atau pertumbuhan perekonomian Sultra pada 2018 diharapkan dapat didorong oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian.

Tidak hanya itu, DPRD Sultra juga menambahkan sejumlah item pada APBD-P 2018. Seperti penambahan belanja pegawai, penambahan gaji pegawai, serta penambahan anggaran pembangunan dermga Lanal Kendari dan pelabuhan Wakatobi.

Selain itu, DPRD Sultra juga meminta Pemprov Sultra untuk menuntaskan program yang telah ada, seperti pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengukapkan, sesuai kesepatan antara DPRD Sultra dan Pemprov Sultra, anggaran APBDP 2018 senilai Rp 2.8 trilliun.

“APBDP yang sudah disetujui kan artinya APBD induk kemarin kita tinggal menambah dan meningkatkan. Tapi ini yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan juga beberapa item-item penambahan anggaran, seperti penambahan gaji dan juga belanja modal dan belanja pegawai,” katanya.

Soal pembangunan infrastruktur, mantan Sekda Sultra ini mengaku akan memprioritaskannya sesuaikan dengan kondisi keungan daerah serta menyesuaikan program yang ada. Sejumlah program AMAN pun, sambungnya, juga telah masuk dalam APBD-P tersbut.

“Termaksud dengan program infrastruktur, Sultra Produktif kemudian Sultra Cerdas dan Sutlra Beriman. Tapi InsyaAllah, 2019 kita akan kembangkan lima pilar. Mulai Sultra Cerdas, Sehat, Bantuan Keluarga Miskin, Beradab Beriman, dan juga Bedah Rumah. Penambahan Rp 6 milliar untuk dermaga Lanal Kendari, nanti 2019 kita tuntaskan,” tandasnya. (B)

 


Reporter: Randi Ardiansyah
Editor: Abdul Saban

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini