ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dukungan mahasiswa dan masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi yang masih masih marak terjadi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, mahasiswa bisa menjadi penggerak Gerakan Nasional dalam melawan korupsi di Indonesia yang saat ini masih sangat parah. KPK memerlukan partisipasi dari semua pihak, tidak hanya menunggu dari KPK saja.
“Tanpa dukungan masyarakat dan mahasiswa, KPK tidak berarti apa-apa. Olehnya itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama KPK, aparat hukum yang lain dan pemerintah daerah membangun daerah yang lebih baik lagi,” ungkap Alex usai membawakan materi dalam kegiatan Bung Hatta Sulawesi Tour 2017 di Hotel Srikandi, Senin (18/9/2017).
Menurutnya, banyak pejabat maupun kepala daerah yang melakukan tindakan korupsi, karena mereka memiliki kesempatan dan wewenang yang luar biasa, sementara sistem pengawasannya lemah. Kata Alex, sistem pengawasan inilah yang harus dibenahi, termasuk sistem pemilihan kepada daerah.
“Itu yang mereka manfaatkan, dengan kekuasaannya luar biasa dia bisa menempatkan orang-orang yang bisa mendukung dia. Kalau ada pejabat yang tidak se-ide dengannya, dia bisa singkirkan,” ujarnya.
Selama ini, kepala daerah selalu beralasan biaya politik yang terlalu tinggi. Karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana menurunkan biaya politik, sehingga kepala daerah yang mencalonkan memiliki integritas. Maju tanpa memikirkan lagi siapa yang akan membiayai kampanye nantinya.
“Sekarang kan gak, akhirnya yang menang orang-orang yang dekat dengan parpol, mungkin juga dulu pengusaha gak benar. Itu sebetulnya kita bisa merubah asal kita juga aktif mengawasi, termasuk media massa. Media massa bisa menjadi corong masyarakat melawan korupsi,” tambahnya.
Sultra Kaya Dengan Tambang
Melihat kondisi Sultra yang memiliki sumber daya alam (SDA) tambang masyarakatnya bisa sejahtera, tetapi kekayaan alam itu, tidak digunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Perizinannya diobral dengan mengabaikan peraturan undang-undang.
“Jadi banyak kepala daerah bermasalah termasuk Kepala Daerah Sultra. Inilah yang ingin ditekankan kepada kepala daerah yang daerahnya kaya sumber daya alam. Ketika memberikan perizinan, harus memperhatikan berbagai aspek dalam undang-undang.
Mesti mensejahterakan masyarakat sekitarnya, jangan sampai yang sejahtera hanya pengelola saja, masyarakat sekitar tetap miskin. Tenaga kerja juga harus memanfaatkan tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Jika tenaga kerja belum siap, maka diadakan pendidikan supaya masyarakat itu siap ikut mengelola.
“Rasanya kan gak adil juga ketika masyarakat yang sudah puluhan tahun turun temurun tinggal di situ, tetapi ketika hasil tanah dikelola, mereka tidak menikmati hasil apapun,” tukas dia.
Dia menyebutkan, bukan karena banyak pejabat daerah yang ditangkap terus trend korupsi menjadi naik. Namun, karena upaya KPK dan masyarakat yang memberikan informasi. KPK tetap berupaya dengan perbaikan dan pencegahan.
Sementara itu, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Andi Bahrun mengapresiasi dan merespon kegiatan yang diprakarsai Bung Hatta Anti Corruption Award bekerjasama dengan kampus untuk menghadirkan anggota KPK. Dia mengharapkan usai menerima materi, mahasiswa dapat melibatkan diri menjadi penggerak perubahan, motivator, dan pendukung pemerintah dalam mendorong pejabat anti korupsi.
Selain itu, Bahrun mendukung mahasiswa untuk membentuk komunitas penggiat anti korupsi, penggiat anti narkoba dan anti terorisme, dan anti paham radikalisme. Sebab, keterlibatan mahasiswa, bangsa ini bisa diselamatkan dan menjadi negara yang anti korupsi.
“Forum-forum seperti ini yang harus banyak didorong kedepan, karena mahasiswa calon-calon pemimpin masa depan, boleh lah di generasi atas, menurut KPK sedikit banyak yang kabur-kabur, namun lapisan paling bawah harus berkomitmen tidak boleh ada lagi demi kejayaan bangsa kita,” pungkasnya.
Perlu diketahui, kegiatan Bung Hatta Sulawesi Tour 2017 bekerjasama dengan beberapa kampus di Sulawesi seperti Universitas Hasanuddin dan UIN Alauddin Makassar, Universitas Ichsan dan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sementara itu, selain di Unsultra diskusi musikal anti korupsi juga akan digelar di Universitas Halu Oleo (UHO) besok, sekaligus penutupan Bung Hatta Sulawesi Tour 2017. (B)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki
