ZONASULTRA.COM, KENDARI – Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) bakal menggelar Kongres Nasional ke VIII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), besok, Senin (21/7/2019). Rembuk nasional gerakan perempuan ini mengusung tema “meneguhkan posisi politik gerakan solidaritas perempuan untuk merebut kedaulatan perempuan”.
Ketua panitia pelaksana kegiatan Wa Ode Surti Ningsih mengatakan, kongres perempuan pertama di Sultra ini dilakukan atas dasar banyaknya masalah kasus perempuan yang terjadi di Bumi Anoa ini, seperti buruh migran, petani perempuan dan perempuan warga pesisir yang hak asasi mereka diabaikan akibat kebijakan pemerintah.
“Organisasi kami menangani 15 kasus masalah perempuan. Seperti buruh migran di Konawe, warga Teluk Kendari soal reklamasi pantai. Bahwa banyak perempuan yang menggantungkan hidupnya dengan laut. Kemudian di Konawe Selatan kita diperhadapkan dengan persoalan petani yang akan kehilangan pekerjaan akibat perkebunan sawit,” jelas Wa Ode Surti dalam keterangan persnya di Hotel Kubra, Sabtu (21/7/2019).
Menurutnya, seluruh organisasi perempuan di Indonesia akan berkumpul mendiskusikan masalah yang belum terpecahkan. Pelaksanaan kongres akan dilangsungkan mulai 21 sampai 27 Juli 2019. Dimulai dengan registrasi peserta komunitas dari seluruh Indonesia, kemudian rembuk dan pelaksanaan kongres.
Baca Juga : Peringati Hari Kartini, Agista: Perempuan Harus Ingat Kodratnya
Sementara itu, Dewan Pengarah Kongres Risma Umar mengutarakan, agenda ini merupakan ajang empat tahunan. Kota Kendari ditentukan sebagai tuan rumah berdasarkan hasil kongres sebelumnya.
Menurutnya, kongres ini akan merembukkan hak asasi perempuan yang diabaikan diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kaum perempuan untuk kritisi. Pihaknya ingin mengingatkan kepada masyarakat sipil, meneguhkan kembali gerakan perempuan. “Kembali kita kukuhkan posisi politik rakyat, yang kemungkinan akan muncul kedepan,” ujarnya.
“Bahwa masih banyak perempuan miskin diabaikan. Gerakan ini juga merupakan gerakan lingkungan, agraria, buruh, dan pluralisme, gerakan yang memperlihatkan bahwa ada alternatif ekonomi tanpa menunggu kebijakan pemerintah. Hasil rembuk nantinya menjadi satu referensi untuk dibawa ke kongres,” jelasnya. (B)
