ZONASULTRA.COM, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kendari menghimbau pemerintah daerah yang belum melakukan pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk segera beralih ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional IX Makassar, Mariamah mengatakan, pihaknya menghimbau pemda untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke JKN karena JKN memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Jamkesda. Salah satunya JKN bisa berlaku di seluruh Indonesia dan semua pelayanan bisa sesuai dengan indikasi penyakit yang diderita.
Menurut Mariamah, daerah yang belum melakukan pengintegrasian kemungkinan disebabkan belum adanya anggaran yang disiapkan oleh masing-masing daerah tersebut.
“Jadi kami sangat menghimbau kepada pemda yang belum menganggarkan tahun ini untuk segera menyiapkan anggaran, dan sambil penyiapan anggaran itu sekalian dengan pengumpulan data sehingga nanti 2017 itu sudah bisa berintegrasi,” kata Mariamah saat menghadiri acara Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama di Swiss Bell Hotel, Rabu (22/6/2016) malam.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan cabang Kendari, Dia Eka Rini mengatakan, sampai 1 januari 2016, dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sultra, baru ada 10 kabupaten/kota yang telah melakukan integrasi Jamkesda ke program JKN.
“Untuk wilayah kerja kantor cabang Kendari, daerah yang sudah mengintegrasikan Jamkesdanya yaitu Kota Kendari, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan. Dan juga termasuk Kabupaten Konawe Utara yang telah secara resmi mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam program JKN,” kata Diah Eka Rini,.
Sedangkan kantor cabang Baubau, daerah yang telah melakukan integrasi adalah Baubau, Buton, Muna dan Buton Utara.
Menurut Dia, dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam menyukseskan program JKN. Seperti halnya dinas sosial dalam membantu percepatan validasi data masyarakat yang akan dibiayai pemerintah pusat melalui Bantuan Iuran Daerah (PBI).
Untuk masalah pengumpulan data, harus disertai dengan Nomor Induk Keluarga (NIK) karena apabila tidak disertai dengan NIK, maka pihak BPJS tidak dapat mencetakkan kartu JKN tersebut. (B)
Reporter: Sri Rahayu
Editor: Jumriati
