ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Bupati Kolaka, Ahmad Safei tak henti-hentinya menekankan kepada para kepala desa di wilayah Kabupaten Kolaka agar tidak bermain-main dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa (DD).
Safei menyampaikan hal tersebut saat mengikuti pertemuan rapat kerja teknis (rakernis) bersama camat, kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, sekretaris desa, dan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, di Aula Sasana Praja Kantor Pemda Kolaka, Kamis (28/11/2019).
Penegasan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa yang tidak boleh disalahgunakan ini dimaksud agar para kepala desa tidak terjerat dalam kasus hukum nantinya. Sehingga, perencanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana desa harus mereka lakukan dengan benar.
“Dana desa hanya dicairkan, cairkan, tapi pertanggungjawabannya tidak jalan, kemudian termasuk kita diseret-seret. Lebih baik uang itu kembali kepada negara,” kata Bupati Kolaka dua periode ini.
Safei menuturkan jika masih ada desa yang belum melakukan pencairan dana desa tahap ketiga, padahal sebentar sudah memasuki tutup buku.
Terjadinya hal ini, kata dia, karena perangkat desa tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban, meskipun pekerjaan telah selesai. Sehingga menyebabkan pencairan selalu telat dilakukan.
“Biasanya proyek yang belum selesai atau laporan pertanggungjawabannya yang belum selesai. Atau proyek selesai, tapi laporannya yang tidak bisa dibuat karena tidak mau ditandatangani,” tambahnya.
Safei mengharap agar para kades bisa bekerja sesuai mekanisme yang ada, tidak bermain-main dengan hukum. Selain itu, melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya agar manfaat dari keberadaan dana desa itu bisa dirasakan oleh masyarakat.
Tentunya, dengan melihat kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya dalam hal ketersediaan air bersih, jalan, dan perumahan. Sehingga, dapat meminimalisir keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat. (b)
Kontributor : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki
