ZONASULTRA.COM, RAHA – Bupati Muna LM. Baharuddin menghimbau masyarakat untuk menghindari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, fitnah dan adu domba bernuansa politis, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.
Pernyataan tersebut diungkapkan orang nomor satu di Muna itu, pada sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Muna ke-56, Jumat (3/7/2015).
“Hindari tindakan dan isu-isu di masyarakat yang tidak bertanggungjawab, fitnah adu domba bernuansa politis, gesekan antar tokoh agama yang dapat memecah belah persatuan dan memicu anarkis,” kata Baharuddin.
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa dokter ini, menyampaikan ekspos keberhasilan dirinya memimpin Muna hampir lima tahun terakhir. Diantaranya, mengungkapkan keberhasilan pemerintah melunasi utang pemerintahan Bupati Ridwan Bae senilai Rp 86 miliar, penurunan persentase angka kemiskinan dari angka 21 persen menjadi 15 persen, pertumbuhan income per kapita masyarakat dari Rp 9 juta menjadi Rp 12,5 juta.
Kemudian peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1,050 triliun pada 2014, keberhasilan Muna menggondol predikat terbaik dalam evaluasi penyelenggara pemerintahan se Sultra serta keberhasilannya membawa Muna keluar dari status daerah tertinggal.
Selain memaparkan prestasinya, dokter juga mengakui masih banyak permasalahan untuk memenuhi tuntatan masyarakat serta kegiatan pembangunan yang belum optimal dimanfaatkan.
“Diharapkan pemerintah bergandeng tangan bersama masyarakat berpartisipiasi dalam pembangunan yang lebih maju, mapan, beriman, sehat berbudaya dan sejahtera,” tandasnya.
Sebelum menutup sambutannya, dokter juga sempat mengajukan beberapa catatan terkait sejarah terbentuknya Kabupaten Muna. Dia juga mengharapkan agar pemekaran Buton Utara dan Muna Barat ikut dituliskan dalam sejarah Muna.
Pada sidang paripurna hari jadi Kabupaten Muna itu, tidak nampak kehadiran Wakil Bupati Malik Ditu, demikian pula sejumlah pimpinan SKPD bersama anggota dewan. Kursi para wakil rakyat itu banyak yang tidak terisi, demikian pula dengan kursi undangan yang disediakan oleh sekretariat dewan banyak yang kosong.
