ZONASULTRA.COM, BURANGA – Kabupaten Buton Utara (Butur) akhirnya sukses meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Penyerahan opini WTP itu digelar di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Senin (16/7/2018).
Capaian ini pertama kali diraih setelah 11 tahun berdiri sebagai Daerah Otonomi Baru. Sebelumnya, Butur selalu mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan disclaimer dari BPK.
Bupati Butur Abu Hasan melalui Kabag Protokoler, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Setda Butur Sadeking menuturkan, predikat yang disandang kini tentu sebuah prestasi yang membanggakan. Menurutnya, hasil yang dicapai saat ini tidak lain karena adanya kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak.
“Selama kurang lebih 11 tahun baru kita mendapatkan WTP, itu karena kerja keras semua sektor. Mulai dari pemerintah, masyarakat, serta DPRD sebagai mitra. Semua komponen berperan di dalamnya,” tuturnya, Senin (16/7/2018).
Sementara Inspektur Inspektorat Butur Yuswan Farmanta mengungkapkan, komitmen pimpinan daerah untuk meraih opini WTP ini memang sangat tinggi. Hal itu kata dia, terlihat dari kuatnya dukungan pada setiap aktivitas yang mengarah pada pencapaian predikat WTP.
Sejumlah kiat penting sudah dilakukan. Beberapa diantaranya yakni membentuk tim percepatan WTP yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian, disusul penguatan kerjasama antar OPD dalam menindaklanjuti secara cepat dan tepat setiap temuan BPK, baik periode pemeriksaan sekarang maupun tahun-tahun sebelumnya.
Mantan auditor madya perwakilan BPKP Provinsi Papua ini juga menambahkan, dalam upaya mengejar, ataupun mempertahankan predikat WTP ini ke depan, Pemda Butur juga mesti mengidentifikasi berbagai risiko atas temuan-temuan BPK, yang dapat mempengaruhi capaian opini WTP dan segera mencari solusinya.
Berikut, penyusunan LKPD yang memiliki akuntabilitas dan validitas tinggi. Dan juga penguatan rasa percaya (trust) antar unsur pimpinan OPD, dengan memperkecil cara pandang ego sektoral.
“Melihat pemda secara utuh, yang artinya bahwa jika ada satu OPD yang bermasalah atau sakit, maka sebenarnya seluruh OPD akan merasakan sakitnya. Dari masalah itu maka harus dicari akar masalahnya dan dilakukan koreksi yang sifatnya komprehensif,” kata dia.
Tak lupa, Yuswan menambahkan, kerja keras tersebut, juga harus dibarengi dengan doa. “Selalu berdoa kepada Allah bahwa setiap langkah yang baik yakin akan selalu diberikan jalan yang terbaik,” pungkasnya. (B)
