ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (Sultra Demo) resmi mendaftar di KPU Kendari, Jumat (29/6/2017). Sultra Demo mendaftar sebagai lembaga pemantau pemilihan walikota Kendari 2017.
Direktur Sultra Demo, Arafat mengatakan, pihaknya siap bergandengan tangan dengan pihak penyelenggara pilwali baik panwas maupun KPU. Proses penyelenggaran pilwali harus dipastikan berjalan dengan aman dan tidak ada lagi produk-produk penyelenggara yang berimplikasi sosial ataupun konflik.
Menurut Arafat, yang akan menjadi fokus pemantauan Sultra Demo adalah daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, DPT merupakan pintu awal persoalan yang muncul dari awal hingga akhir pilwali. Oleh karena itu sejak awal harus diminimalkan potensi konflik dari pendataan pemilih.
“Kalau masalah DPT sudah clear (tuntas) saya kira perjalanan selanjutnya akan normal. Tapi bukan berarti tahapan-tahapan lain kita abaikan. Pendaftaran calon walikota September nanti harus kita ikuti semua,” kata Arafat usai menyerahkan dokumen pendaftaran di Kantor KPU Kendari.
Dia melanjutkan, untuk anggaran yang digunakan Sultra Demo tidak ada yang berasal dari KPU Kendari karena lembaga pemantau harus independen dan tidak tergabung dengan kepentingan politik partai. Anggaran Sultra Demo berasal dari LSM/Non Government Organisation (NGO) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).
Sementara itu, Ketua KPU Kendari Hayani Imbu mengatakan akan berkordinasi dengan Sultra Demo terkait pelaksanaan tahapan pilwali. KPU membutuhkan informasi dari lembaga pemantau terkait dengan pengawasan pada saat pelaksanaan tahapan pilwali.
“Sejak 1 Juni 2016, baru Sultra Demo yang mendaftar. Kalau ada lembaga pemantau yang mendaftar kita akan terima lagi sampai 14 Januari 2017,” ujar Teo sapaan akrab Hayani. (B)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Jumriati
