Ada udang di balik batu.Peribahasa yang melekat pada kondisi ‘keterjajahan’ terhadap negeri ini. Belum usai gempa menerjang Lombok, disusul gegap gempita pelaksaan Asian Games yang menelan dana miliyaran rupiah. Kinipasca gempa Palu dihantam tsunami dahsyat, Indonesia akan menggelar perhelatan akbar Pada tanggal 8-14 oktober, yang berpusat di Nusa dua Bali,sebagai tuan rumah dalam Annual Meeting IMF dan World Bank dengan dana 6,5 trilyun, fantastis!!
Alhasil, menjadi tuan rumah AM IMF-WBG adalah kesempatan langka. Siklus pertemuan tahunan rutin digilir dua kali di markas besar IMF di Washington DC, dan satu kali di negara anggota yang jumlahnya 189. Artinya, diperlukan waktu setidaknya 567 tahun ke depan bagi Indonesia untuk dapat kembali menjadi tuan rumah.Langkanya pertemuan tersebut juga dapat disimak dari jumlah peserta. Panitia Nasional mengklaim ajang AM IMF-WB 2018 akan dihadiri 22 Kepala Negara, 189 Menteri Keuangan, 189 Gubernur Bank Sentral, lembaga internasional, CEO industri keuangan, investor, awak media, observer, dan pemangku kepentingan lain. Perkiraan total delegasi yang akan hadir mencapai 20.000 orang dengan potensi perputaran pendapatan Rp 7 triliun.
Sebagaimana dilansir oleh www.Liputan6.com , (24/9), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pertemuan yang akan digelar di Nusa Dua, Bali ini merupakan acara terbesar sepanjang pertemuan IMF-World Bank dilaksanakan sejak tahun 1946.”Perhelatan ini menurut World Bank yang terbesar semenjak dilaksanakan pada tahun 1946 lalu,” kata Luhut di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Jimbaran, Sabtu, 22 September 2018.Buktinya, Luhut melanjutkan, permintaan terhadap kendaraan begitu tinggi pada pertemuan tahunan itu. “Ada permintaan 4 ribu kendaraan. Pemerintah pusing untuk memenuhinya. Kalau kendaraan kita penuhi, nanti malah tidak bisa jalan karena macet,” ujarnya.
Saat ini, ia melanjutkan, pemerintah melibatkan ahli untuk menghitung berapa jumlah kendaraan yang bisa diakomodasi dari permintaan sebanyak itu. “Oleh ahli sedang dihitung, berapa jumlah kendaraan yang bisa diakomodir. Tapi seluruh hotel sudah penuh. Kira-kira ada 20 ribu delegasi yang akan hadir ke Bali,” tuturnya. Pelaksanaan annual meeting IMF-WB ini ditaksir akan menelan dana senilai 866 miliyar.Ia juga menjelaskan, dampak ekonomi dari pertemuan ini juga amat tinggi. Dari data Bappenas, Luhut menyebut akan terjadi pertumbuhan sebesar 6,45 persen. “Ini pencapaian yang bagus. Lalu ada 32 ribu lapangan kerja yang tercipta. Ini juga akan berimplikasi pada destinasi wisata selain Bali seperti Lombok, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba,” paparnya.
Sememtara itu, soal dampak ekonomi lain Luhut belum bisa menghitung. Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak mempersoalkan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk acara ini. “Berapa pun dana yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya itu untuk membangun infrastruktur dan itu berkelanjutan. Total dana kegiatan ini Rp866 miliar,” kata Luhut.”Dana sampai hari ini yang sudah digunakan Rp560 miliar. Dari Rp560 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) kira-kira dekat Rp100 miliar. Jadi, dana riil yang kami gunakan adalah Rp466 miliar.” Tambahnya
Di sisi lain, Menteri Pariwisata, Arief Yahya memprediksi dampak langsung perputaran uang selama pertemuan IMF-World Bank mencapai Rp1 triliun. Ia melanjutkan, jumlah delegasi yang akan hadir pada pertemuan yang digelar Oktober itu sekitar 15 ribu hingga 20 ribu orang.”Banyak juga yang melihat angka tengahnya sekitar 18 ribu orang. Mereka itu high semua. Ada sekitar 2.500 ordinary, wisman hanya 1.500. Kalau dikalikan Rp750 miliar. Dari mereka 2/3 dari wisnus 1/3, itu optimis tercapai Rp1 triliun,” jelas Arief.Arief juga menyebut jika dari 7 destinasi wisata ditawarkan kepada delegasi menjadi 63 paket. Ada 33 paket berada di Bali, sisanya di sejumlah wilayah lainnya. “Sampai saat ini yang visit ke website kami sebanyak 3.200. 9 persen booking rate-nya. Itu relatif tinggi. Umumnya 50-70 persen dilakukan ketika mereka datang. Selebihnya delegasi IMF-World Bank hanya akan berwisata di sekitar MICE itu digelar,” ujarnya.www.Liputan6.com (24/9). Selain menyempurnakan infrastrukur dalam menyambut AM IMF-WB, Indonesia juga menyiapkan puluhan ribu alat transfortasi mewah untuk menyambut para tamu dari berbagai negara.
Indonesia dalam cengkeraman IMF-WB
Sikap dan respon pemerintah Indonesia menyambut Annual meeting tersebut sangat berbanding terbalik dengan respon menyelesaikan permasalahan panjang yang sedang di landa negeri ini. Bencana yang datang beruntun membuat rakyat tak berhenti menyulam asa senantiasa berharap kepada pemerintah agar sigap menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak hanya persoalan gempa dan musibah lainnya, namun permasalahan ekonomi, politik sosial, dll yang membelit negeri ini. Permasalahan yang senantiasa menjadikan rakyat sebagai kambing hitam penguasa. Tidakkah kita menyadari bagaimana jeratan IMF-WB mulai dari orde baru membelenggu negeri ini. Indonesia terus-menerus menjaring utang dan utang, korbannya ialah rakyat yang tak tau apa-apa. Pelayanan terhadap masyarakat dibebankan dengan lahirnya pajak dan beban lainnya sebagai bukti bahwa semua beban utang negara kepada IMF-WB, sengaja dibebankan kepada rakyat dengan balutan undang-undang yang dilahirkan.
Belum lagi usai lahirnya kebijakan-kebijakan yang ‘mencekik’ rakyat di segala bidang. Pemerintah tak lagi puas dengan melahirkan undang-undang yang menjadi pesanan barat. Sebutlah undang-undang privatisasi sumber daya alam negara, UU anti terorisme, UU penanaman modal asing, UU Migas, UU kelistrikan, dll. Semua undang-undang tersebut berafiliasi dengan segala kebijakan dan campur tangan asing, world bank dan IMF sebagai konsekuensi atas tekanan utang yang menjerat bangsa ini.
Akibat dari lahirnya undang-undang tersebut, Indonesia tidak hanya berada dalam gempuran sistem ekonomi kapitalis dengan penjajahan Neo-liberalisme. Namun juga Indonesia berada dalam jeratan tekanan di bawah negara adidaya. Indonesia adalah ‘lost state’ yang tidak memiliki kemandirian dalam hal kebijakan dan pengaturan urusan negara bahkan rakyatnya. Selanjutnya dengan lilitan utang beserta bunganya yang telah dibebankan oleh IMF-WB, maka otomatis segala pengaturan sumber daya alam diserahkan sepenuhnya kepada asing. Selanjutnya perusahaan-perusahaan asing lainnya mengeruk SDA di Indonesia seperti Newmont menjarah tambang emas dan tembaga di kawasan NTT dan NTB. Chevron, memiliki jatah menggarap tiga blok, dan memproduksi 35 persen migas Indonesia. ConocoPhilips, Perusahaan produsen migas terbesar ketiga di Tanah Air menjarah enam blok migas. ExxonMobil menjarah sumber minyak di Cepu, Jawa Tengah. Perusahaan asal Inggris, British Petroleum (BP) merampok blok gas Tangguh di Papua. Perusahaan migas asal Perancis, Total E&P Indonesie mengelola blok migas Mahakam, Kalimantan Timur. Masih banyak lagi perusahan asing yang merampok kekayaan alam negeri ini seperti Petro China, Canadian International Development Agency (CIDA), Nico Resources, Calgary, Sheritt International, Vale, Eramet, dll.
Kebijakan neo-liberal di Indonesia semakin tidak terkendali dengan masuknya IMF dalam penataan ekonomi sejak akhir 1997. Melalui kontrol yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakan neo-liberal, termasuk menalangi hutang swasta melalui BLBI dan merekapitalisasi sistem perbankan nasional yang tengah ambruk dengan biaya Rp 650 trilyun. Momen ini juga dimanfaatkan Bank Dunia, ADB, USAID, dan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia melalui program pinjaman yang mereka berikan. Negara tidak lagi berperan sebagai pelayan rakyat yang menyediakan semua hajat hidup masyarakat secara layak dan murah, bahkan gratis. Alhasil, penderitaan rakyat semakin mengenaskan!!
Islam dalam pengaturan urusan rakyat
Ironisnya, dengan kesadaran penuh para penguasa negeri ini faham betul bahwa masuknya IMF-WB dan ketergantungan terhadap organisasi international ini, akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang ketergantungan dari segala sisi. Utang yang membengkak serta ketergantungan terhadap barang-barang impor tidak membuat negeri ini berdaulat, bahkan sebaliknya. Keberadaan organisasi itu bukan semata-mata untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi sebuah negara berkembang, namun dalam rangka untuk mempertahankan negaranya di kancah internasional serta semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara adidaya. Hingga negara-negara suntikan dana tersebut menerapkan segala kebijakan yang mereka bawa. Indonesia negara kaya namun tak memiliki kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga pendapatan negara lebih bertumpu pada pencapaian pajak dan utang luar negeri.
Islam adalah agama yang memiliki aturan yang sempurna dan paripurna dalam kehidupan. Islam pula memiliki pengaturan yang sempurna dalam hal pengelolaan dan pengaturan aset-aset negara yang bertumpu pada ekonomi real. Jika melihat fakta saat ini, maka keterpurukan ekonomi negeri ini tak lepas dari pengaruh ideologi kapitalisme yang menjadikan neo-liberal sebagai senjata untuk memperparah ekonomi suatu bangsa. Islam tidak membenarkan untuk melakukan kerjasama apapun, kepada negara penjajah yang bertujuan untuk memiskinkan negara lain. Kerjasama kepada IMF maupun World Bank hanyalah kerjasama yang tidak membawa kebaikan dan manfaat yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Sebab negeri ini telah terjerat dengan utang dan riba. Rakyatlah yang menjadi korban dengan membayar utang-utang negara melalui pajak dan kebijakan lainnya yang “menyesatkan”.
Maka dari itu, langkah yang harus dilakukan negeri ini adalah Pertama; Melepaskan diridari perjanjian dan kerjasama dari negara-negara penjajah, terutama negara adidayayang merugikan negara dan rakyat. Kedua: melepaskan ekonomi kapitalis ribawi yang membawa pada kesengsaraan rakyat. Ketiga: melepaskan diri dari jeratan utang dan segala kebijakan maupun undang-undang yang membelenggu negeri ini. Keempat : menghentikan impor dan kerjasama yang merugikan rakyat. Kelima: mengganti sistem pengeloaan SDA negeri ini dari sistem pengelolaan ekonomi kapitalis kepada pengelolaan ekonomi islamyang real dan membawa keberkahan dan kesejahteraan pada rakyat. Alhasil, kesejahteraan dan keberkahan negeri ini akan tercapai jika senantiasa mengambil dan berpegang pada pengaturan dan hukumIslam yang datang dari pencipta manusia yaitu Allah swt. Allah swt berfirman:
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (Qs. Al-Maidah: 50)
Wallahu ‘alam bi shawwab
Oleh: Kasmirawanti, S.s
Penulis Merupakan Pemerhati sosial
